Ultimatum Kebon Sirih, ITF Sunter Harus Terwujud Sebelum Anies Lengser Atau Bubar Saja 

RN - Komisi D DPRD DKI Jakarta kesal dengan progres pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang mandeg di tengah jalan. 

Pasalnya, sejak digagas Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sejak tahun 2011 silam, proyek tersebut baru sebatas penunjukan mitra investor saja.

“Harapannya melalui kesempatan ini, kita ultimatum saja Ibu Ketua. Sampai Gubernur berakhir masa periodenya, ini tidak terwujud apa yang direncanakan. Jadi, bubar saja,” ucap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jamaludin Lamanda dalam rapat kerja bersama Jakpro dan Dinas LH DKI Jakarta, pada Senin (23/5/2022).

BERITA TERKAIT :
Masa Kampanye Pemilu 2024, Melani, Ali, AHY Blusukan Silaturahmi Ke Kawasan Pondok Pinang

---

ITF Sunter, Digagas Foke Lalu Mangkrak Kini Tamat Dikubur Pj Gubernur DKI

---

Menurut Jamaludin, dari sisi anggaran Rp4 triliun yang belakangan membengkak jadi 5,2 triliun untuk membangun ITF sebetulnya Pemprov DKI mampu dengan menggunakan APBD. Bahkan skemanya bisa juga seperti Jakarta International Stadium (JIS), yang sekitar Rp 3,5 triliun diperoleh dari pinjaman pemerintah pusat.

Wakil Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta ini pun menyindir Pemprov yang terkesan lebih mengutamakan proyek JIS dibanding ITF. Padahal, menurut dia, masyarakat lebih membutuhkan ITF untuk mengelola sampah dengan baik.

“Jika masyarakat Jakarta disensus mau ngomong lebih penting ITF Sunter daripada JIS, ya olahraga masih bisa ditunda. Tapi kalau sampah ini nggak bisa. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut banyak aspek yang berpengaruh di dalamnya,” papar Jamaludin.

Jamaludin juga menyinggung soal duit yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk mengelola sampah di TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Dibanding mengalokasikan duit setiap tahun hingga Rp239 miliar untuk menumpuk sampah di sana, sebaiknya pemerintah daerah membangun ITF.

“Jujur, saya ini orang awam Ibu Ketua (Ida Mahmudah). Nggak ngerti teknis. Yang penting perencanaan intinya adalah wujud nyata. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” jelas Jamaludin. 

“Makanya, kita ultimatum saja sampai Gubernur berakhir bulan Oktober, karena tidak ada perkembangan yang berarti ya berhenti saja ITF Sunter,” kata dia, menekankan. 

Langkah selanjutnya, imbuh Jamaludin, Pemprov bisa membuat perencanaan baru proyek ITF melalui skema APBD. 

“Sebenarnya, APBD kita mampu untuk itu, karena banyak hal lain yang bisa kita hemat. Termasuk bisa kita pangkas anggaran yang diajukan oleh Pak Asep (Kadis LH DKI Jakarta) nanti. Setiap tahun kita (keluarkan) Rp239 milyar ya pak Asep, tiap tahun kewajiban kita untuk mengganti kerusakan lingkungan yang ada di Kota Bekasi itu,” pungkasnya.