Survei Jadi Alat Propaganda Politik?

SURVEI penting. Bahkan mutlak dibutuhkan dalam semua hal. Mau nikah aja, anda perlu survei. Orang menyebutnya ta'aruf. Ta'aruf itu survei.

Survei lazim dilakukan di dunia akademik dan lembaga penelitian. Hasil surveinya disosialisasikan melalui buku atau journal. Dari sinilah rujukan ilmu pengetahuan berasal.

Survei juga dilakukan oleh korporasi. Anda pernah nonton iklan rokok dengan foto lelaki pakai topi ala koboy di atas kuda? Untuk menemukan gagasan dalam iklan itu, perusahaan melakukan survei lebih dulu. Pesannya: dengan merokok merek ini jadi laki banget. Konon gara-gara iklan itu, omset pun naik cukup tinggi.

BERITA TERKAIT :
Trump Tuding Kamala Harris Akan Bawa AS Perang Dunia Ke-3

---

Kamala Harris Naik, Donald Trump Anjlok 

---

Di dunia politik, survei juga dibutuhkan. Untuk menentukan calon kepala daerah atau presiden, survei dijadikan dasar. Bahkan untuk menang, survei menjadi petunjuk efektif dalam merumuskan langkah dan strategi politik.

Sekitar 18 tahun belakangan ini, survei politik semakin masif seiring dengan pilkada dan pilpres yang melibatkan partisipasi suara rakyat secara langsung. Tidak ada calon bupati, walikota, gubernur dan presiden yang tidak menggunakan jasa lembaga survei. Sejak pilkada dan pilpres langsung, bisnis survei semakin menjanjikan. Maka, pemilu jangan sampai ditunda. Ini bisa merusak bisnis survei. Perusahaan bisa collaps, gara-gara gak ada klien.

Selain menjadi pedoman untuk merumuskan langkah dan strategi politik, survei juga seringkali digunakan untuk menyerang lawan politik. Semacam bentuk propaganda. Mereka menggunakan permainan data yang berpotensi mendown-grade lawan.

Tidak perlu heran jika anda membaca rilis hasil survei yang berbeda antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya. Perbedaannya bahkan kadang sangat jauh dan jomplang. Ini boleh jadi bagian dari permainan dan propaganda politik. 

Sebagai contoh rilis survei Populi dengan CSIS bulan april tahun ini tentang tingkat kepuasan warga DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan. Di survei Populi, 73,3 persen warga DKI puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Di survei CSIS, yang puas hanya 47,6 persen. Kok beda? Karena respondennya (sample warga yang disurvei) beda. 

Responden beda, hasil akan beda. Namanya aja beda sumber, ya pasti akan beda hasil. Kalau respondennya sama dan olah datanya benar, hasil gak akan jauh beda.

Responden Populi itu 600 warga (random sampling) dengan background masyarakat umum. Masyarakat Jakarta, juga Indonesia, ya umumnya kelas menengah ke bawah. Merekalah yang banyak menikmati pelayanan dari Pemprov DKI. Maka hasil survei Populi menunjukkan warga Jakarta yang puas sangat besar, yaitu 73,3 persen.

Kelas menengah ke bawah inilah yang menikmati transportasi umumn yang murah sampai yang gratis, taman kota, trotoar, jalur sepeda, KJP Plus dan segala bantuan sosial serta pendidikan, pembebasan pajak, subsidi air bersih, tempat-tempat yang bagus untuk selfie, pemesan kebutuhan by gojek yang diperbolehkan melintas di jalan Sudirman-Thamrin, fasilitas untuk UMKM dan pedagang kecil, juga kenaikan UMP bagi buruh.  Itu semua yang menikmati umumnya kaum menengah ke bawah. Kelas menengah ke atas juga ikut menikmatnya, tapi tidak sebesar kelas menengah ke bawah. PDIP bilang: itu adalah kaum wong cilik.

Sementara CSIS hanya ambil 170 responden. Penelitiannya terbatas pada kalangan peneliti, akademisi, wartawan, birokrat dan politisi. Respondennya kelas menengah atas yang sangat terbatas dan cenderung eksklusif. 

Pertanyaannya: apakah CSIS juga mensurvei tingkat kepuasan warga Jakarta secara umum? Terdiri dari semua cluster, baik kelas atas maupun kelas bawah? Kalau punya datanya, kenapa gak dirilis? Biar balances. Biar juga gak muncul kecurigaan publik bahwa CSIS tidak sedang ikut berpolitik menyerang Anies.

Saling serang via hasil survei sering dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang dikenal punya nama besar. Dalam hal ini, survei memang pisau bermata dua. Mengungkap data obyektif sebagai rujukan untuk merumuskan rencana dan strategi kerja, juga tidak jarang dijadikan alat menyerang lawan. 

Jelang pilkada dan pilpres, serangan via survei biasanya makin kencang. Sampai di sini, survei sering dijadikan alat menyerang lawan. Itu bagian dari propaganda.

 

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa