.png)
RADAR NONSTOP - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang nyali Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dari kursi jabatannya.
Alasan meminta dipecatnya Tjahjo dari kursi Mendagri, kata Waketum DPP Gerindra itu, karena belum ada kejelasan penyelesaian kasus tercecernya e-KTP di Jakarta Timur.
“Masalah e-KTP ini tidak selesai-selesai dan harusnya ada suatu evaluasi. Saya baca itu menteri dalam negeri siap dipecat untuk apa itu, harusnya mengundurkan diri saja kalau memang tidak sanggup ya," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
BERITA TERKAIT :Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu: Pakuwon Harus Beri Kompensasi Jalan
Politisi yang vocal mengkritik pemerintah ini, mengaku kesal dengan kembali ditemukanya e-KTP tercecer di daerah Duren Sawit lalu. Setelah sebelumnya juga ditemukan e-KTP tercecer dikawasan Bogor, Jawa Barat.
"Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT dan juga mengurus data-data kependudukan. Ini masalah-masalah basickok. Selama 4 tahun ini ngapain aja gitu loh," paparnya.
Karena hal itu lah, dirinya mempertayakan kinerja Mendagri selama empat tahun ini. Dia pun mengingatkan, e-KTP merupakan barang penting yang punya kendali dalam pemilihan di Pemilu 2019.
Setiap warga negara yang punya e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya. Hal ini merujuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang penggunaan e-KTP sebagai syarat sah memilih bagi setiap warga negara.
"Ya terserah itu mau ada masalah dari pemerintahan sebelumnya atau dari sebelum-sebelumnya tapi kan diberikan waktu. Sudah 4 tahun lebih. Kan berarti dari alokasi waktu 4 tahun lebih ini tidak bisa menyelesaikan persoalan ini," tandasnya.
