Mau Cerai Dari Kang Emil, Wali Kota Depok Disindir Wagub Jabar

RN - Ucapan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal jangan sampai DKI Jakarta jadi kota mati jadi riuh. Pengamat menilai ucapan M Idris itu seperti kompor.

Pengamat kebijakan publik dari lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib menilai, ucapan M Idris bak kompor meleduk. "Dia ingin gabung ke Jakarta tapi ada bumbu bahasa yang kurang pas soal jangan sampai DKI jadi kota mati," ungkap Adib kepada wartawan, Sabtu (16/7).

Adib mengatakan, ucapan Idris bisa memicu amarah warga Jakarta. Selain itu, Idris juga mengkaitkan soal IKN. "Inikan sama saja membenturkan IKN yang menjadi program nasional oleh Jokowi. Harusnya Idris yang ingin gabung ke Jakarta itu mencari bahasa yang pas," tukasnya.

Secara kebijakan kata Adib, ada kesan Idris ini sudah lelah memimpin Depok. "Dua periode Idris memimpin Depok mungkin buntu karena tidak ada juga perubahan di Depok. Lucunya, warga Depok slow-slow saja," sindirnya.

Adib menduga kalau Idris sedang membuka ruang kontroversi. "Atau Idris ini lagi cari rating mau maju di Pilkada DKI 2024 seperti Wali Kota Bogor Bima Arya yang lagi cari panggung. Baiknya Idris itu jangan jadi kompor lah, bikin gaduh aja," sindirnya.

Wajar jika M Idris lagi mengkerek popularitas kata Adib, saat ini PKS di Jakarta sedang krisis kader. "Bisa saja kan PKS sedang tes ombak buat menatap Pilkada DKI 2024. Bisa saja dia mau maju calon gubernur," tambah Adib.

Bikin Gaduh

Nama Wali Kota Depok Mohammad Idris mencuat setelah mengusulkan Jakarta Raya. Namanya terkerek karena usulan Jakarta Raya menuai pro kontra.

"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris setelah meninjau pemotongan kurban di Jalan H Icang, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Minggu (10/7/2022).

Idris mengungkapkan alasan usulannya itu. Menurut Idris, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung. Ia juga menyebut peran satu gubernur untuk penggabungan wilayah itu.

"Masalah banjir, masalah apa bisa selesai semua. Kalau satu gubernur Jakarta Raya," katanya.

Selain itu, kata Idris, pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat karena perbedaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok dan DKI cukup jauh.

"Pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat, karena PAD-nya saja sangat jomplang, PAD kita baru Rp 1,2 triliun, Jakarta sudah ratusan triliun gitu dari sisi pembangunan," imbuhnya.

Idris menambahkan, usulan Jakarta Raya itu terkait dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, katanya, ide Jakarta Raya juga pernah ada di era Orde Baru.

Untuk diketahui, ide Idris ini merupakan ujung dari fenomena anak muda 'Citayam' yang memadati kawasan Sudirman dan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyinggung istilah 'SCBD' atau Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok, setelah ramai fenomena anak muda dari daerah tersebut berkumpul ke kawasan Taman Dukuh Atas.

"He-he-he,... Seru dong kalau saya tanggapin," ujar Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (10/7).

Anies kemudian berbicara soal istilah 'SCBD' atau Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok, setelah ramai fenomena remaja nongkrong di kawasan Sudirman dan Taman Dukuh Atas. Dia merasa senang atas keberadaan ruang publik tersebut.

"Ingat waktu itu sempat kontroversi karena melebarkan jalan untuk pejalan kaki mengurangi jalan untuk kendaraan bermotor. Tapi jalan Jenderal Sudirman memang kami rancang untuk menjadi complete street," jelas Anies.

Anies menyebut istilah complete street ini merupakan kawasan yang terdiri dari trotoar pejalan kaki, pesepeda, lokasi kendaraan umum dan untuk kendaraan pribadi.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, baiknya usulan M Idris diusulkan ke pemerintah pusat. Karena, keputusan tersebut ada di tingkat pusat dan bukan di Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menolak usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Depok bergabung dengan Jakarta Raya. Uu menilai pernyataan Idris memancing kegaduhan di Jabar.

"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan statement yang membuat masyarakat gaduh dan membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu, Sabtu (16/7).

Mantan Bupati Tasikmalaya itu kemudian menjelaskan sejumlah indikator kemajuan Depok, atau wilayah Bodebek. Seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bagus, dan lainnya.

"Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," kata Uu.

Uu pun meminta Idris berhati-hati dalam membuat pernyataan. Seharusnya, lanjut Uu, harus saling menguatkan antara pemprov dan pemkot atau pemkab. Sebab, lanjut dia, program Jabar Juara Lahir Batin memiliki turunan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi.

"Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu.