Banyak Proyek Mangkrak di Kota Bekasi Sejak 2021, Daryanto: Tetap Lanjut Nunggu Kajian Dulu 

RN - Banyak proyek pembangunan di Kota Bekasi tersendat, padahal sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Sebut saja gedung Kodim 05/07 Bekasi, RSUD tipe D Bantargebang, dan Dinas Teknis Bersama yang berada di Jl. Siliwangi, Kelurahan Bojong Rawalumbu. 

Menyikapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Golkar Persatuan, Daryanto menilai proyek pemda itu mandeg karena ada beberapa kendala teknis sedang dikonsultasikan dinas terkait dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

BERITA TERKAIT :
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi 

---

Pemprov DKI Dorong BUMD Tingkatkan Peran Sebagai Agen Pembangunan Jakarta

---

"Faktor mangkraknya pembangunan tersebut memang banyak hal dan sampai saat ini kita belum mendapat informasi secara lengkap," ujar Daryanto saat ditemui Radarnonstop, di ruang kerjanya, belum lama ini. 

Namun, lanjut Daryanto, terkait pembangunan Makodim dan lain sebagainya tetap akan dilanjutkan menunggu kondisi keuangan daerah. Sebab, anggaran pembangunan dipergunakan berasal dari dana hibah Pemkot Bekasi.

"Karena semua itu ada kaitannya untuk pelayanan masyarakat Kota Bekasi. Makanya untuk peningkatan pelayanan kita memberikan itu," terang Daryanto.

Ia menjelaskan, saat ini tengah dilakukan kajian terkait proyek mana saja yang saat ini terhenti alias mangkrak sejak 2021.

Komisi II juga sudah memanggil dinas terkait. "Makanya kita berharap akan lanjutannya, yakni hasil dari kajian tersebut seperti terhadap Dinas Perkimtan (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan). Beberapa hari yang lalu juga sudah kita sampaikan untuk kegiatan tahun ini juga sudah kita tanyakan juga dan mudah-mudahan di akhir Agustus nanti pembangunan yang ada di Permintan dan DBMSDA (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) sudah mulai dilaksanakan," papar Daryanto. 

Lebih lanjut Daryanto menyebutkan, untuk tahun anggaran 2022 ini, sudah dialokasikan Rp600 miliar lebih untuk DBMSDA dan Dinas Perkimtan sebesar Rp300 miliar lebih. 

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita Tahun Anggaran 2022 ini luar biasa signifikan dan ada peningkatan. Kita berharap kepada dinas terkait agar segera direalisasikan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat yang sudah membayar pajak," imbuh Daryanto mengakhiri.