.png)
RN - Ketua Adat Sekanto Keerom Papua, Didimus Werare mengimbau masyarakat yang masih berada di kediaman Lukas Enembe, kembali ke rumah masing-masing.
"Biarkan KPK dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan dengan baik terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe," kata Didimus melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip hari ini.
Pihaknya melihat sudah dua kali panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun Lukas tidak hadir. "Kami mendukung KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe secara profesional," kata Didimus.
BERITA TERKAIT :Serangan Fajar Di Bengkulu Rp 50 Ribu, Di Jakarta Berapa Nih?
Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR
Bahkan, ia meminta agar Lukas segera diproses melalui jalur hukum demi kelancaran penyelesaian kasus dugaan korupsi yang menyeret politisi Partai Demokrat tersebut.
"KPK harus memeriksa Lukas Enembe beserta pejabat terdekatnya agar semua yang berkaitan dengan kasus korupsi dapat dihukum," ujar Didimus.
Didimus mengatakan Lukas Enembe harus sadar dan mau diperiksa KPK sesuai aturan hukum, apabila pihaknya merasa benar segera disampaikan kepada KPK. "Kami orang adat tidak akan melakukan intervensi karena tidak mau ada pengorbanan yang sia-sia," tegas dia.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh warga Papua agar memperbolehkan tim KPK masuk karena Lukas Enembe harus taat hukum. "Warga dari wilayah Keroom tidak ada yang bergabung dengan Lukas Enembe, mereka bekerja dan tinggal bersama keluarga masing-masing," ungkapnya.
Sebelumnya, dukungan disampaikan Ketua Adat Suku Daiget dari Keerom, Papua, Servo Tuamis yang meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memfasilitasi KPK untuk menyelesaikan kasus Lukas Enembe.
MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan ketua-ketua adat dari daerah pegunungan, seperti Wamena, Tolikara, dan tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura. Membuat kesepakatan tertulis, baru kemudian Bapak Lukas diperiksa, katanya.
Menurut dia, langkah itu sangat mungkin dilakukan, mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.
