Heru Pilih Berdayakan SKPD dan Tenaga Ahli daripada Bentuk TGUPP

RN - Pj Gubenur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berjanji akan lebih mengoptimalkan peran SKPD dan tenaga ahli yang ada di pemerintahan.

Hal ini ditegaskan Heru menanggapi posisi TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan)yang dibentuk sejak Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Berlanjut hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur.

Sejarah Singkat TGUPP

TGUPP di masa Jokowi Ahok oleh banyak kalangan dinilai sebagai tempat parkir pejabat DKI bermasalah. 

Tetapi hal ini dibantah Jokowi. Menurut Jokowi, fungsi TGUPP adalah memantau dan memberi masukan kepada Pemprov DKI untuk membangun Jakarta. Sehingga, semua lini Pemprov DKI dapat bekerja dengan baik dan melayani masyarakat.

Bahkan Ahok pernah menyebut. Posisi TGUPP menyerupai Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bedanya, UKP4 mengawasi seluruh kementerian, sedangkan TGUPP ditugaskan untuk pengawasan dinas-dinas di DKI Jakarta.

Bahkan Ahok pernah menyebut. Posisi TGUPP menyerupai Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bedanya, UKP4 mengawasi seluruh kementerian, sedangkan TGUPP ditugaskan untuk pengawasan dinas-dinas di DKI Jakarta. “Ini mirip-mirip UKP4," kata Ahok kala itu.

Di masa Jokowi dan Ahok, jumlah anggota TGUPP tak lebih dari 10 orang. Mereka digaji menggunakan biaya operasional gubernur.

TGUPP Versi Anies Baswedan

Di era Anies Baswedan, TGUPP tetap dipertahankan. Bedanya, kini tim tersebut diisi oleh orang-orang pilihan Anies dengan ragam latar belakang. Ada pula beberapa nama bekas pejabat DKI yang telah mundur. Termasuk mantan timses di Pilkada DKI 2017 dulu.

Anies memastikan pembentukan TGUPP di eranya melalui proses yang benar. Anies juga menguatkan keberadaan TGUPP dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019.

Di bawah Anies, jumlah anggota TGUPP membengkak. Sempat menyentuh angka 67 orang, kemudian dipangkas menjadi 50 orang. Dengan biaya operasional Rp19,8 miliar.

Mengacu rincian anggaran yang dikutip dari kompas.com, peruntukannya antara lain untuk gaji ketua TGUPP Rp51,5 juta, gaji anggota kisaran Rp15,3 juta sampai Rp31,7 juta. Tergantung pada gradenya.

Kemudian honor untuk narasumber dan narasumber profesional yang nilainya mencapai Rp153 juta. Lalu uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari delapan jam Rp210.000. Ada pula ketua bidang yang jumlahnya lima orang mendapat gaji Rp41,2 juta.

“TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada,” kata Heru kepada wartawan, Senin 17 Oktober 2022.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebutkan selain memaksimalkan peran dinas yang ada di Pemprov DKI, ia ingin memaksimalkan peran dari asisten pemerintahan dan tenaga ahli.

“Mungkin diperkuat asisten, tenaga ahli dan asisten ahli,” kata mantan Kepala Sekretariat Presiden tersebut.

Kritik Ketua DPRD Kepada TGUPP Anies

Untuk diketahui, Gubernur Anies Baswedan diketahui lebih sering memaksimalkan peran TGUPP untuk percepatan pembangunan di kawasan Ibu Kota. 

Akan tetapi, TGUPP di era Anies itu kerap mendapatkan kritikan salah satunya dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan Prasetyo menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) harus ditiadakan. Ia menilai adanya TGUPP justru membuat pembangunan Jakarta tak membuahkan hasil.

“TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan,” kata Prasetyo Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa 13 September 2022.

Politisi PDIP itu menyebutkan, ide TGUPP yang dikerjakan pemerintah daerah itu tidak berjalan lancar malahan menyebabkan banjir.

“Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan ternyata tali air itu tidak nyambung ke trotoarnya. Jadi buntu tengah-tengah dan dampaknya jadi banjir,” cetus Prass.