4 Tahun Target Pajak Tak Terpenuhi, Heru Diminta Evaluasi Bapenda Bila Perlu Diganti Saja

RN - Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai pejabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta pada Senin (17/10/2022). Desakan untuk pembenahan birokrasi yang berorientasi pada tata laksana pemerintahan yang bersih dari korupsi terus menguat.

Harapan untuk kemajuan Jakarta saat ini ada pada HBH (Heru Budi Hartono). Dalam langkah dukungan untuk Jakarta lebih baik, sudah mulai ramai disampaikan berbagai kalangan.

Masukan itu berbentuk perbaikan kinerja bawahannya yakni para SKPD di lingkungan Pemprov DKI.

BERITA TERKAIT :
Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat

---

Pengusaha Sawit Digeber, Nusron Teriak Anggaran Bocor 300 Triliun

---

Salah satunya dari Aliansi Pemuda Jakarta( APJ ). Mereka berharap Heru dapat bergerak cepat dalam memperbaiki kinerja beberapa dinas yang tidak maksimal dalam bekerja.

Dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada awak media, Presidium APJ Rahmat Himran menjelaskan banyak terjadi persoalan yang harus diperbaiki salah satunya adalah pajak hiburan yang jika dilakukan dengan benar maka akan mendongkrak kenaikan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi DKI Jakarta.

"Pak Heru menurut kami sebaiknya langsung tancap gas dalam membenahi berbagai masalah yang ada pada dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI. Ada beberapa yang sudah kami catat," kata Rahmat dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022).

"Seperti pada Bapenda DKI, itu kami anggap banyak permasalahan terutama pada pajak hiburan, soal transparansi penerimaan pajak. Mengapa Pendapatan Daerah dari sector pajak tidak tercapai dari tahun ke tahun. Hal ini perlu evaluasi bila perlu tindakan tegas" sambungnya.

Rahmat mengatakan, sebaiknya Heru dalam waktu dekat perlu memanggil kepala Bapenda DKI Jakarta untuk segera menjelaskan soal pajak yang sudah diterima. Pemanggilan kepada yang bersangkutan harus segera dilakukan. 

“Beliau harus bertanggungjawab dan menjelaskan soal pendapatan pajak terutama tempat hiburan,” tegasnya.

Selain itu, rendahnya penerimaan pajak terutama di pajak kendaraan bermotor (PKB) pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) selama 4 tahun target pajak gagal memenuhi target.

"Kalau nanti terbukti tidak maksimal dalam bekerja, menurut saya sebaiknya diganti dan jika ditemukan ada penyelewengan maka harus bertanggungjawab secara hukum dengan semua yang sudah dilakukan, Semua perbaikan harus dimulai dari dalam. Ketegasan itu yang Aliansi Pemuda Jakarta tuntut dari Pj Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya.