Diduga Ada Kecurangan, Calon Peserta Satpol PP DKI Ngeluh

RADAR NONSTOP- Sejumlah peserta seleksi penerimaan calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merasa dirugikan. Pasanya, mereka menduga ada kecurangan pada proses rekrutmen anggota Satpol PP DKI Jakarta.

AN mengaku sudah melaporkan ke berbagai instansi seperti Satpol PP DKI. Namun, hal itu belum ada tindakan sama sekali. 

"Kami lapor karena ada dugaan kecurangan, seperti nama yang tidak lulus di tahap postur, tetapi di has akhir tes nama itu masuk dan lulus," terang seorang pria berinisial AN.

AN sendiri merupakan salah satu calon peserta penerimaan anggota Satpol PP. Dikatakan AN, seleksi pada saat tes Satpol PP pertama kali mengikuti tes postur. Kemudian hasil tes tersebut akan diumumkan melalui email masing-masing peserta dan website resmi milik Satpol PP DKI. Pada saat pengumuman postur AN mengaku tudak mendapat email. Otomatis tidak bisa mengikuti tahap berikutnya atau gagal di awal. 

"Pada saat saya lihat nama nama yang lolos di tes postur, akhirnya kan itu lanjut ke tes fisik. Setelah itu, beberapa hari pengumuman hasil akhir. Hasil akhir di situ Pantohir di tiadakan, itu saya juga tidak tau. Setelah itu dapat pengumuman bama yang masuk perekrutan Satpol PP. Nah di situ saya lihat data-data namanya. Saya ada pemikiran untuk mencoba saya satuin tes postur dengan hasil akhir," ungkap AN. 

Setelah di analisa, AN menemukan pada tes pertama sampai akhir ada kejanggalan. Dimana orang yang tidak lulus pada tahap postur otomatis tidak ikut ke tahap selanjutnya. Tapi pada kenyataannya di tahap akhir yang namanya tidak ada di hasil tes postur itu ada. "Kenapa bisa seperti itu? Kita sebagai calon pelamar tidak terima, kenapa seperti ini. Kalau ada orang dalam atau apa tidak masalah, tapi kecurangannya ini sudah terlihat jelas," tegasnya. 

Untuk pengumuman, lanjut AN, didapat melalui akun resmi Satpol PP DKI, di download berbentuk pdf. Disitu ada semua, dari pengumuman adminitrasi, postur dan lainnya. "Jadi kita update dari tes postur sampai hasil akhir. Dari situ kita temukan kejanggalan. Kita minta keadilan aja, kita kan negara pancasila. Kalau merasa kita salah tunjukin. Pesan DM (Direct Mesaage) kita dibaca saa Satpol cuman ngga di balas," ucapnya. 

AN mengatakan, hal itu bukan terjadi pada dirinya saja. Sudah banyak peserta lain yang melapor. AN mendapat laloran dari pengawas Lingkungan Hidup untuk melapor ke Pemkab. Namun, Pemkab merasa berat dan tidak dapat membantu karena tidak ada payung hukumnya. Padahal, AN hanya ingin mengetahui kebenarannya, sistem dan wewenangnya seperti apa. 

"Selain melapor ke Pemkab, kita juga sudah share ke Instagram resmi Satpol PP, termasuk ke Instagramnya pak Anis Baswedan, dan KPK," tuturnya. 

AN menyebut, untuk lolos dalam penerimaan Satpol PP peserta juga harus memiliki tinggi badan 170 cm dan kaki tidak latter O. "Tapi yang masuk aja sudah banyak kesalahannya. Misal tinggi dibawah 170 cm bisa masuk dan kaki latter O bisa masuk. Kita temukan kejanggakan seperti ini lagi. Kayak tidak lolos postur tapi di hasil akhir lolos," kata AN. 

AN mengaku kecewa dengan instansi seperti Pemkab yang tidak dapat membantu. Terlebih saat mengetahui Satpol PP membantah adanya kecurangan. Padahal menurut AN, kecurangan itu sudah jelas ada.

“Kalau dibantah dari mana, ini jelas dan tertera banget. Dimana nama yang tidak lolos di tes postur, walaupun kesalahan sistem ya diperbaharui. Kan kita lihat data yang tidak lolos. Kemduian nilai, ada yang tidak memenuhi syarat itu bisa lolos. Kan dari situ sudah ketahuan penilaian, " ucapnya. 

Sementara, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko kepada Wartawan dengan nada tinggi membantah hal itu. Ia bahkan menanyakan nama yang melapor untuk di coret dan dikeluarkan. " A itu siapa? Ahmad Maulana? Jangan pakai contoh sebutin aja namanya kita coret keluarin. Harus ada bukti," jawab Yani saat dihubungi wartawan

Yani mengatakan bahwa data tersebut bisa saja salah. Menurutnya, yang terpenting adalah nilai seleksi. Ia juga menduga kalau ada dua nama sama dan keduanya lulus akan tetapi hanya satu yang masuk karena dinyatakan double atau ganda.

“Bisa saja data salah atau ada orang yang harusnya lulus karena nilainya segini. Karena kesalahan data, misal ada dua nama yang sama dan keduanya lulus tapi yang tertulis satu doang. Yang penting ada nilai tes, dari Rindam Jaya," tegasnya. 

Yani menambahkan, bahwa penerima dan tes calon anggota Satpol PP telah diserahkan ke Rindam Jaya. Untuk itu, kesalahan teknis seperti salah ketik bisa saja terjadi.

“Udah lah mas, ini kan di serahkan ke Rindam Jaya untuk masalah tes. Mau di apa coba. Kan bukan Satpol PP yang melakukan rekrutmen, tes maupun seleksi. Kita sudah serahkan kepada pihak yang menyeleksi mulai dari adminitrasi, postur dan lainnya. Bisa saja itu salah ngetik admintrasi, nilainya ada. Karena salah ya sudah. Kan kita juga ngga bisa merugikan orang. Saya patokannya hasil tes. Ada hasilnya udah," terangnya. 

Sementara, lanjut Yani, pada rekrutmen calon anggota Satpol PP peminatnya mencapai 5000 orang. Sedangkan, yang dibutuhkan hanya 700 orang. Menurut Yani, hasil seleksi jangan berpatokan pada pengumuman. Sebab, bisa saja ada kesalahan data peserta. 

"Saya dasarnya adalah hasil. Saya mendapatkan hasil itu dari pihak yang menyeleksi. Karena itu sudah kita serahkan kepada mereka (Rindam Jaya, red) untuk merekrutnya. Untuk hasil itupun kita lihat, cek lagi. Apabila ada yang tidak sesuai misal umur, kita anulir kalau itu memang dirasa sudah tidak memenuhi syarat," tutupnya.