.png)
RN - KPK kabarnya masih menyelidiki anggaran publikasi dan dukomentasi yang berada di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Jika hal ini dikorek, pejabat di Sekretariat DPRD atau Sekwan bakal jadi pesakitan.
Para pejabat itu bakal bolak-balik ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jaksel. Diketahui, heboh anggaran Rp207 miliar soal publikasi dan dokumentasi di Sekretariat DPRD DKI Jakarta lagi jadi gunjingan.
Salah satu anggota dewan menyebut adanya acara fiktif hingga ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco misalnya, acara sekali dibikin dua kali. Belum lagi soal pembicara yang bukan ahli atau bidangnya dijadikan narasumber.
BERITA TERKAIT :Gubernur Baru Jakarta Dapat Anggaran Rp 91 Triliun
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah
Setiap anggota DPRD DKI melakukan sosper 4 kali setiap bulannya. Sekali sosper dewan mendapatkan anggaran sekitar Rp 100 juta.
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata menyatakan, dalam upaya pencegahan pihaknya sudah menempatkan tim satgas. Tim itu untuk lakukan pengawasan dan koordinasi.
Jakarta disebut betul-betul menjadi tempat yang semakin nyaman dan bebas korupsi. tiga tim Satgas itu memiliki tugas berbeda-beda. Ada yang khusus untuk mengawasi terkait dengan pengelolaan APBD, kemudian untuk BUMD dan dinas-dinas teknis.
Seperti diberitakan, Plt Sekretariat DPRD DKI, Agustinus tidak membantah terkait adanya anggaran publikasi dan dokumentasi dalam APBD DKI 2023. Dia mengungkapkan anggaran Rp207 miliar itu untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi Perda (sosper) 106 anggota DPRD DKI Jakarta selama setahun atau 12 bulan.
“Jadi setiap anggota DPRD DKI melakukan sosper, 4 kali setiap bulan. Nah itu dikalikan 12 bulan. Jadi total ada 48 kali kegiatan sosper bagi setiap anggota DPRD DKI,” ujar pria yang akrab disapa Aga, kepada wartawan, Kamis (2/10).
Jika dirinci, kata dia setiap pelaksanaan sosper. Tiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapatkan pembiayaan Rp100 juta.
”Nah dana itu untuk biaya sewa kursi, sound sistem, tenda dan kebutuhan lainya saat pelaksanaan sosper,” bebernya.
