Anggota Kontak Rektor Unika, Begini Kata Kapolrestabes Semarang

RN - Kapolrestabes Kombes Pol Irwan Anwar buka-bukaan soal anggotanya menghubungi Rektor Unika Soegijapranata. Bagian dari program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Tujuannya, kata dia, adalah agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

Irwan mengatakan dalam program cooling system itu, anggota Polri diminta untuk menggalang suara para tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk civitas akademika untuk mengajak masyarakat mensukseskan Pemilu.

"Jadi kami memang ada program 'cooling system' untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta himbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas akademika pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial," jelas Irwan saat konferensi pers di Semarang, Selasa (6/2).

Irwan menambahkan gerakan cooling system tanpa paksaan sehingga ketika ada yang keberatan, maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu.

“Tidak ada paksaan disini, kalau tidak berkenan, kita terima, dan memang ada yang menolak juga," kata Irwan.

Irwan juga menegaskan bila aksi permintaan video imbauan pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus.

"Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa Pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus, tidak ada itu narasi meng-counter [menyerang balik] petisi kampus [kritik Jokowi]," tegas Irwan.

Diberitakan, Ferdinand mengonfirmasi pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal dirinya didekati polisi untuk membuat testimoni narasi positif untuk Jokowi dan pemilu, namun ditolaknya.

Dia mengatakan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, kata Ferdinand, dirinya tak bisa memenuhi permintaan orang yang mengaku dari Polrestabes Semarang itu.

"Terkait dengan orang yang meminta saya membuat pernyataan tersebut, saya menghormati yang bersangkutan karena menjalankan tugas yang diberikan atasan, namun kami tidak dapat memenuhinya," ujar Ferdinand dilansir cnnindonesia.

Lebih lanjut, Ferdinand juga menyampaikan bila tidak ada penyebutan bila permintaan video yang disampaikan anggota Polrestabes Semarang untuk menandingi petisi dari sejumlah kampus yang menyuarakan keprihatinan demokrasi negara saat ini.

"Kontennya seperti contoh video-video yang dikirimkan kepada saya. Saya tolak. Kemudian, anggota itu masih meminta untuk membuat pernyataan, saya tolak juga ", kata Ferdinand.

Ferdinand menyatakan kepada anggota Polri terkait dia menegaskan civitas akademika Unika Soegijapranata bukan partisan dan netral. Pihaknya juga membebaskan semua mahasiswa, dosen, pegawai memilih secara rasional dengan hati nurani.

Mahfud sempat mengungkap muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif Jokowi.

Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuan cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.

"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," tambahnya.

Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindiarto. Menurut Mahfud, Ferdinand secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Dia [Rektor Unika Soegijapranata] menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya," kata Mahfud.

"Tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya," tandasnya.