RN - Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad kena cibir lagi. Kali ini Gani dituding tidak pro rakyat.
Sebab, anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2024 dinilai hanya menguntungkan elit dan penguasa. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi kepada radarnonstop.co, Selasa (26/3/2024).
Mulyadi menilai bahwa pemanfaatan APBD masih kurang maksimal. Hal ini tercermin dari adanya temuaan dimana sekitar 30 persen sampai 40 persen APBD 2024 tidak menghasilkan manfaat apa pun bagi masyarakat Kota Bekasi.
BERITA TERKAIT :Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
Wow, Pemkot Jaksel Anggarkan Rp11 Miliar Buat Beli 50 Unit AC
"Hal ini nenunjukkan bahwa besaran APBD Rp 6.375.653.318,00, banyak yang digunakan untuk belanja Pegawai/Birokrasi serta Program dan proyek yang menguntungkan secara ekonomi elit politik dan juga kepentingan penguasa," ungkap Mulyadi.
Mulyadi membeberkan, angka belanja yang lebih besar digunakan untuk belanja pegawai sebesar RP 2.409.198.812.592.00 selain itu belanja di gunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar RP 2.559.466.516.509.00.
"Dapat dipastikan ini Program serta proyek yang tidak pro rakyat, menguntungkan secara ekonomi dan juga tidak memberikan dampak baik untuk kesejatraan masyrakat Kota Bekasi," cetusnya.
Mulyadi mengatakan Pemerintah Kota Bekasi saat ini lebih suka untuk kepentingan politik oligarki elite politik penguasa, baik Eksekutif maupun Legislatif.
"Menghadapi kemelut Pemerintah Kota Bekasi yang semakin kompleks, dibawah pimpinan Raden Gani Muhammad yang saat ini lebih sibuk dengan kerjanya melakukan cawe-cawe ketimbang memikirkan kesejatraan masyarakat Kota Bekasi. Sehingga yang tadinya harapan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran tidak ada," keluhnya.