.png)
RN - Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok mulai memanasi suhu politik Jakarta. Ahok disebut-sebut bakal ikut maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Ahok mulai bicara soal macet dan banjir yang masih menjadi salah satu persoalan di Jakarta. Ahok kabarnya akan didorong maju oleh PDIP untuk bertarung.
Selain Jakarta, PDIP juga berencana mendorong Ahok ke Pilkada Sumatera Utara. Di tanah batak dan melayu ini, Ahok akan diadu dengan menantu Jokowi, Bobby Nasution.
BERITA TERKAIT :Ponakan Prabowo Dilirik Golkar, Mimpi Ariza Jadi Gubernur Jakarta Omon-Omon Doang
Diserang Ahok Gak Ngaruh, Jakarta Makin Ketat, Satu Rumah Maksimal Tiga KK
Diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dulu ia mengusulkan tanah-tanah milik pemerintah provinsi DKI Jakarta agar dijadikan superblok. Di sana dibangun apartemen dengan tarif sewa murah, sehingga orang dari luar kota Jakarta tinggal di sana dan tidak membawa kendaraan ke Jakarta.
"Dulu saya sampaikan, sewa apartemen seperti tinggal di rumah kos, harga kos. Nah dengan seperti itu, akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya. Dia bisa mencicil uang dari leasing mobil, BBM, ongkos tol, dia bisa pakai itu untuk tabungan. Dengan itu kita harap kendaraan yang masuk ke Ibu Kota, selama ada kendaraan umum, kita tahu ada LRT, ada MRT, itu bisa menolong," katanya di channel YouTube Panggil Saya BTP, Jumat (3/5/2024).
Solusi macet yang kedua adalah menyediakan lahan parkir luas secara gratis bagi yang berlangganan transportasi umum. Skenarionya, kantong parkir dibangun di bawah tanah untuk menampung kendaraan para pekerja.
Menurut Ahok, pekerja yang bekerja di daerah padat seperti Sudirman dapat memarkir kendaraannya di bawah tanah. Kemudian perjalanan ke kantor dapat menggunakan bus yang disediakan pemerintah.
"Dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektare kalau nggak salah, itu dibangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman, Thamrin, yang begitu macet itu, dia parkir di sana," tuturnya.
Ia juga menyinggung ERP (Enterprise Resource Planning) sebagai salah satu solusi macet. Menurutnya jika ERP dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta maka pengaturan harganya akan lebih mudah. Misalnya saat kondisi jalan tertentu terpantau ramai tarif ERP bisa dinaikkan untuk menekan jumlah kendaraan yang masuk, atau pun sebaliknya.
Solusi yang ketiga mengatasi macet Jakarta adalah menghindari pagar pembatas antar gedung di Jakarta. Pasalnya, kata Ahok, saat jam makan siang para pekerja keluar membawa kendaraan untuk membeli makan. Nantinya jika pagar pembatas ini dihilangkan mereka akan mendapat kompensasi berupa diskon PBB hingga memasang iklan perusahaan tanpa bayar.
"Kita juga sempat lempar isu jalur protokol, misalnya Sudirman, Thamrin, Kuningan, gedung-gedung itu ada pagar pembatas. Sehingga orang dari satu gedung ke sebelah, termasuk mau menyeberang, itu kalau mau makan siang semua bawa mobil keluar untuk cari makan. Coba kalau gedung tanpa pembatas, dan kita kasih kompensasi dengan diskon PBB," ujarnya.
Solusi lain dari Ahok adalah membangun jalur sepeda di atas sungai-sungai di Jakarta. Kemudian membeli rumah warga di kawasan padat, lalu ditukar dengan rumah vertikal dengan perbandingan satu ditukar tiga. Maksudnya, untuk rumah yang dibeli seluas 100 m2 maka warga akan mendapat hunian vertikal 300 m2.
Lokasi kerja warga juga bisa disesuaikan dengan jarak dengan rumahnya. Misalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditempatkan di instansi yang dekat dengan rumahnya. Selain efisien dalam hal waktu, jumlah kendaraan di jalanan diharapkan dapat berkurang.
