Caleg Terpilih Disuruh Laporkan Harta Ke KPK, Yang Mangkir Gak Dilantik  

RN - Caleg terpilih wajib menyetorkan daftar harta ke KPK. Saat ini ada sekitar 20.462 caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, kabupaten hingga kota. 

KPK meminta kepada caleg segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maksimal 21 hari sebelum dilantik.

Imbauan itu disampaikan Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menjelang berakhirnya pembacaan putusan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mengimbau kepada mereka-mereka agar 21 hari sebelum pelantikan, untuk segera dapat menyelesaikan pelaporan LHKPN," kata Tessa, Minggu (9/6).

Menurut Tessa, hal itu perlu segera dilakukan agar nantinya para celeg terpilih tidak ada permasalahan administratif dengan KPU ke depannya.

Sementara itu, KPK hingga saat ini masih melakukan proses pengumpulan data penetapan nama terpilih dari masing-masing KPUD. Untuk itu, sementara ini LHKPN para caleg terpilih belum ditayangkan kepada publik.

Sebelumnya, Direktur LHKPN KPK, Isnaini mengatakan, KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) 6/2024 yang isinya mengatur kewajiban bagi para caleg terpilih, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk melaporkan LHKPN kepada KPK.

"Sampai dengan saat ini kami sedang menyiapkan infrastrukturnya, salah satunya mungkin nanti kami akan menerbitkan SE, SE bagi para caleg terpilih, bagaimana mekanisme untuk melaporkan LHKPN ke KPK," kata Isnaini kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).

Salah satu butir di SE nantinya kata Isnaini, bagi caleg terpilih yang berstatus incumbent, mereka cukup untuk melaporkan LHKPN periodik 2023 yang akan berakhir pada 31 Maret 2024. Sehingga, tidak perlu melaporkan LHKPN dengan status yang baru.

"Yang calon baru-baru itu yang melaporkan ke KPK yang laporan khusus caleg terpilih," tutur Isnaini.

Setelah para caleg terpilih itu melaporkan LHKPN kata Isnaini, nantikan KPK alam memberikan surat tanda terima.

"Nah tanda terima itu menjadi salah satu persyaratan bagi calon terpilih, untuk diusulkan namanya ke presiden kah, ke mendagri kah, dalam konteks pelantikan," kata Isnaini.

"Artinya, kalau mereka tidak menyampaikan tanda terima LHKPN dari KPK, mereka tidak akan diusulkan untuk dilantik menjadi calon legislatif terpilih," pungkas Isnaini.