.png)
RN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pusing dengan judi online (judol). Ternyata banyak warga DKJ yang kena candu judi online.
Ditingkat provinsi, Jakarta masuk zona merah dan urutan kedua setelah Jawa Barat. HBH sapaan akrab Heru Budi Hartono berjanji akan memanggil wali kota di wilayah administrasi Jakarta yang banyak terdapat kasus judi online.
"Saya sudah manggil wali kota masing-masing untuk koordinasi dengan Polres setempat. Sudah ada instruksi di grup pejabat DKI untuk mengingatkan hal ini," kata Heru saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).
BERITA TERKAIT :Suswono Blunder Janda, KIM Plus Pusing Dengan Arogan PKS?
Pilkada DKI Dua Putaran, Ocehan Suswono Soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Kere Bedampak Negatif
Heru menegaskan, pihaknya serius untuk menangani maraknya judi online di Jakarta. Oleh sebab itu, kata Heru pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penanganan judi online yang dilakukan pemerintah pusat.
"Judi online menjadi prioritas untuk di tangani serius, maka saya mendukung penanganan ini secara bersama-sama," ungkapnya.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebelumnya menyampaikan DKI Jakarta berada di posisi kedua, Provinsi yang terpapar judi online. Di tingkat Kota/Kabupaten, wilayah Jakarta Barat teratas terpapar judi online.
"Para Camat, Kepala Desa kita undang di Kemenkopolhukam, karena Kementerian yang lain ada TNI Polri sudah kita serahkan nama-namanya ke kepala lembaga," ujar Hadi usai rapat koordinasi dan sosialisasi pemberantasan judi online di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/6).
Hadi mengatakan di tingkat Provinsi tertinggi yakni Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Hadi mewanti-wanti judi online sudah masuk sampai tingkat desa.
"Modusnya jual beli rekening dan isi ulang. Dan tindakan kami segera mengumpulkan para Camat, Kades, Lurah untuk turut serta memberantas dan harus bertanggung jawab. Kami akan berikan nama, nomor HP dan alamatnya di mana," kata Hadi.
Berikut daftarnya:
Tingkat Kabupaten/Kota
1. Kota Administrasi Jakarta Barat Rp 792 miliar
2. Kota Bogor Rp 612 miliar
3. Kabupaten Bogor Rp 567 miliar
4. Jakarta Timur Rp 480 miliar
5. Jakarta Utara Rp 430 miliar.
Tingkat Kecamatan
1. Bogor Selatan jumlah pelaku 3.720 dan nilai uang Rp 349 miliar
2. Tambora jumlah pelaku 7.916 dan nilai uang Rp 196 miliar
3. Cengkareng jumlah pelaku 14.782 dan nilai uang Rp 176 miliar
4. Tanjung Priok jumlah pelaku 9.554 dan nilai uang Rp 139 miliar
5. Kemayoran jumlah pelaku 6.080 dan nilai uang Rp 118 miliar
6. Kalideres jumlah pelaku 9.825 dan nilai uang Rp 113 miliar
7. Penjaringan jumlah pelaku 7.127 dan nilai uang Rp 108 miliar.
