RN - Pilkada Jakarta sudah tamat. Demokrasi yang dibangun kini hancur lebur.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat khawatir soal demokrasi semu di Pilkada DKI Jakarta. Djarot berharap ada lebih dari satu pasangan calon yang diusung partai dalam Pilkada DKI.
Djarot mulanya ditanyai tanggapan terkait Ketum NasDem Surya Paloh yang yang tak lagi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Djarot lalu bicara soal sikap PDIP sebagai partai ideologis.
BERITA TERKAIT :Elektabilitas RK Turun, Ngarep Suara Dari Jokowi Dan Prabowo
Peluang Dharma Kun Selubang Jarum, Pendukung Jangan Ngoyo Deh
"PDI Perjuangan itu adalah partai ideologis, partai pelopor yang punya jati diri, PDI Perjuangan punya prinsip bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa diperjualbelikan, kursi juga tidak bisa diperjualbelikan, posisi PDI Perjuangan itu selalu bersama rakyat," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Dia menyebut bukan ingin mengecilkan calon independen. Namun, dia menilai kekuatan pasangan calon independen tak setara dengan akar rumput partai yang sudah dibangun sejak lama.
"Saya berharap bahwa politik itu masih dinamis sehingga DKI Jakarta itu tidak melawan kotak kosong atau melawan independen. Kalau melawan independen, bukan mengecilkan arti calon independen tapi kekuatannya tidak setara ya. Karena apa? Karena tidak didukung oleh partai-partai politik yang kuat yang punya akar di rakyat," ucapnya.
Djarot pun khawatir Pilkada Jakarta hanya demokrasi semu. Dia menyinggung soal calon independen yang 'disiapkan'.
"Jadi jangan kemudian kita disajikan nanti Pilkada Jakarta itu pelaksanaan demokrasi yang semu, sama seperti di beberapa wilayah begitu ketika melawan kotak kosong atau ketika melawan calon independen yang dalam tanda kutip sengaja disiapkan ya. Pada pilkada sebelumnya kami melihat ada beberapa daerah yang sengaja menyiapkan calon independen untuk menghindari kotak kosong," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
"Maka, kita semua punya komitmen yang kuat harusnya membangun sistem demokrasi yang sehat, utamanya di Jakarta yang menjadi pusat perpolitikan nasio