Banyak Warga DKI Gak Tau Pilkada, Pengamat: KPU Sepertinya Gagal Sosialisasi

RN - KPU Jakarta dinilai lemah. Sosialisasi pilkada pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) dituding tidak efektif. 

Banyak warga tidak tau kapan pilkada digelar dan siapa saja calonnya. "Emang kapan sih pilkada?, kita gak tau," ungkap Andri warga Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (19/10) malam. 

"Wah, emang mau ada pilkada ya, kapan? siapa aja sih calonnya?," keluh Sumirni, emak tiga anak warga Pulogadung, Jakarta Timur. 

Diketahui, pilgub akan digelar pada 27 November 2024 dan dilanjutkan hingga pada 16 Desember 2024 penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengucurkan duit ke KPU Jakarta Rp 975 miliar. Dana jumbo itu untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 hingga dua putaran.

Pemprov DKI mencairkan dana hibah ke KPU Jakarta dua tahap. Yang pertama pada 19 Desember 2023 sekitar 40 persen dari Rp 975 miliar. Lalu, 60 persennya dicairkan antara bulan juni atau juli 2024.

"KPU gagal sosialisasi. Banyak rakyat Jakarta gak paham kapan pilkada terutama pada pemilih pemula," ungkap pengamat politik Tamil Selvan kepada wartawan, Minggu (19/10). 

Tamil menduga sosialisasi KPU lebih kepada jaringan komisioner. "Jangan sampai habis pilkada jadi masalah hukum," ungkap Komunikolog Politik & Hukum Nasional ini. 

Dari hasil investigasi Tamil, yang lebih miris adalah ada sekitar 40 persen pemilih pemula tidak paham kapan pilkada dan siapa saja calonnya. "Ini KPU kacau, jangan sampai golput lebih besar saat pileg dan pilpres," bebernya. 

Seperti diberitakan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari mengatakan, dalam RAB dialokasikan anggaran untuk kebutuhan apabila pelaksanaan pilkada harus dilakukan dalam dua putaran. 

Namun, apabila nantinya pilkada dapat dilakukan dalam satu putaran, sisa anggarannya akan diubah penggunaanya mengikuti mekanisme peraturan yang ada.

Namun, apabila dibagi dengan jumlah pemilih di DKI Jakarta yang mencapai 8,2 juta orang, biaya untuk pemilihan hanya sekitar Rp 80 ribu per pemilih. "Porsi kebutuhan anggaran dalam Pilgub DKI 2024 sebagian besar untuk fee atau honor badan adhoc, seperti PPS, PPK, dan KPPS," kata Astri di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Pasalnya, akan ada lebih dari 100 ribu orang yang bertugas sebagai KPPS dalam Pilgub 2024. Apalagi, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta sangat banyak.

"Pemilu kemarin aja 30.766 TPS, pada Pilgub 2024 ini diperkirakan jumlah TPS-nya sekitar 20 ribu. Artinya kalau satu TPS tujuh orang KPPS, ada Rp 140-an ribu petugas KPPS. Nah itu makanya porsi dana hibahnya itu lebih besar untuk honor," ujar Astri.