.png)
RADAR NONSTOP - DPRD DKI Jakarta menyoroti lembeknya kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam hal pengurangan sampah. DLH disebut - sebut tidak memiliki konsep yang jelas terkait program pengurangan sampah.
Begitu dikatakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, sampai saat inu prilaku warga Jakarta masih banyak menghasilkan sampah plastik.
Nurdin pun menekankan agar DLH mampu membuat program dan langkah-langkah yang lebih nyata untuk mengajak masyarakat mengurangi sampah terutama sampah plastik yang sulit terurai oleh tanah.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Si Parpol Gurem Banyak Masalah, Kader: Bengkel Motor Dan Managemen Warteg
Aroma Busuk Lelang Proyek RDF Rorotan Mulai Nyebar, Pj Teguh Diminta Batalkan
"Buatlah target berapa persen rumah tangga yang bisa memilah sampahnya lalu ditukar dengan uang ke bank sampah. Pertumbuhan bank sampah juga saya lihat tidak signifikan," kata Nurdin di sela rapat dengar pendapat Komisi D dengan DLH di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Ia mengatakan, penting bagi masyarakat Jakarta untuk bisa mulai mengurangi sampah karena beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan segera mengalami kelebihan beban. Terlebih lagi sarana pengelolaan sampah terpadu atau 'Intermediate Treatment Facility' (ITF) yang dibangun di Sunter baru akan selesai dua tahun lagi.
Bencana kelebihan beban sampah akan terjadi jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengurangi sampah dalam waktu dekat. Selain itu, pemilahan sampah juga harus dioptimalkan agar sampah-sampah yang terbuang atau nantinya mengalir ke ITF untuk diolah menjadi listrik bisa efektif sesuai jenis sampah yang dibutuhkan.
"Ketika ITF sudah jadi ya benar-benar yang dibutuhkan saja yang ke ITF," terangnya.
Nurdin pun menegaskan, ITF lainnya juga harus dibangun untuk mengelola sampah DKI. Sebab, Jakarta memiliki produksi sampah harian antara 6.000 ton hingga 7.000 ton perhari. Sementara itu ITF Sunter hanya mampu mengelola 2000 ton sampah perhari. Masih ada sisa 4.000 ton sampai 5.000 ton sampah yang harus dikelola.
"Jangan sampai kita terus bergantung hanya dengan Bantargebang," tandasnya.
