Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR

RN - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas habis dirujak netizen. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta ini menyebut kalau OTT KPK kampungan. 

Kontan saja Hasbi sapaan akrabnya membuat netizen ngamuk. "Susah politisi lokal naik ke DPR, bacotnya gak jelas," sindir netizen di X, Senin (25/11). 

Diketahui, Hasbiallah Ilyas alias Hasbi tiga periode menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Pada Pemilu 2024, dia maju ke DPR lewat Daerah Pemilihan Jakarta Timur.

BERITA TERKAIT :
AHY Lempar Isu PKB Ke Anies, Anak Buah Cak Imin Langsung Kebakaran Jenggot

---

Untuk kursi DPRD, politisi kelahiran 8 Maret 1974 ini memberikan kesempatan pada anaknya, Muhammad Lefy untuk maju ke DPRD DKI. Walau terbilang baru, Lefy diberikan jabatan sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD DKI.

Sementara Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini kerap dilakukan KPK. Menurutnya, OTT merupakan salah satu instrumen yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi.

"Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT, bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," kata Ais dalam keterangan, Senin (25/11/2024).

Kendati demikian, Ais menyebut pemberantasan korupsi baru dikatakan berhasil jika telah terjadi penurunan kasus korupsi. Ia mendukung perlu adanya upaya pencegahan dari lembaga antirasuah itu.

"Harus kita garis bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," ujar Ais.

Ais menambahkan penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sedangkan pemerintah harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

"Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT," ujar Ais.

"Selain itu saya kira juga perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik kita. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, ya seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi," sambung Ais.

Adapun pernyataan Hasbiallah sempat dilontarkan kala fit and proper test calon Dewas KPK, Wisnu Baroto, beberapa hari yang lalu. Ia mengaku sepakat dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait OTT.

"Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara. Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," ujar Hasbi.