.png)
RN - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi ogah cari masalah. Dia menyerahkan efisiensi anggaran kepada gubernur terpilih, Pramono Anung.
Yang kini membuat resah ASN/PNS DKI Jakarta adalah soal duit tunjangan daerah atau TKD. "Gak tau, katanya kena potong," keluh ASN di Balai Kota, Selasa (11/2).
Kata dia, jika TKD kena potong maka bisa kacau. "Saya kredit mobil dari duit TKD, kalau dipotong parah banget nih," bebernya.
BERITA TERKAIT :FPPJ Sarankan Pj Teguh Tidak Potong TKD ASN DKI
Teguh menjelaskan, saat ini pihaknya hanya menandai anggaran yang perlu diefisiensi, sementara keputusan final akan ditentukan oleh Pramono-Rano setelah pelantikan.
“Saya sebagai Penjabat Gubernur itu baru tahap membintang, menandai, atau kasarnya blokir, tapi nanti bagaimana Bapak Gubernur terpilih,” ucap Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Nantinya kata dia, Pramono-Rano memiliki kewenangan penuh apakah pos anggaran yang ditandai akan ditambah atau dikurangi. “Atau mungkin nanti bintangnya itu akan dikecilkan, sehingga nanti mungkin seperti itu, tapi kami upayakan maksimal,” ucap Teguh.
Diketahui, Teguh telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran. Dalam aturan itu, Pemprov Jakarta lebih fokus melakukan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran yang dinilai tidak terlalu penting sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Teguh mengatakan, efisiensi anggaran itu dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar alokasi anggaran yang tidak perlu dapat dikurangi. Karena itu, Pemprov Jakarta melakukan pemangkasan anggaran untuk sejumlah kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat, serta makanan dan minuman.
Kendati demikian, efisiensi yang dilakukan tidak serta merta mengurangi seluruh anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti di kementerian/lembaga. Pasalnya, tidak semua anggaran yang ada di Pemprov Jakarta berasal dari APBN.
"Di dalam pemerintah daerah kan, khususnya saya bicara dari sisi Pemerintah Provinsi Jakarta, itu ada anggaran yang sumber dari kita, atau PAD atau yang sah, ada juga yang dari TKD. Ini sedikit berbeda," kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut Teguh, efisiensi anggaran yang dilakukan di Pemprov Jakarta juga dapat dilihat sebagai realokasi untuk mendukung program lain yang lebih strategis. Apalagi, Jakarta sebentar lagi akan memiliki gubenur dan wakil gubernur baru.
"Ada program-program kegiatan dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur terpilih, kan banyak. Ada nggak strategis itu yang belum terbiayai, bisa dari situ (efisiensi anggaran)," kata dia.
Dalam Ingub No 2 disebutkan, pengehematan mencakup yakni:
1.Pengurangan 50% atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota.
2.Pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar/FGD.
3.Efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi.
4. Penghematan pada belanja makanan dan minuman.
5. Penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga.
6. Penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.
