RN – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno melontarkan wacana yang langsung memantik perdebatan publik karena ingin seperti di Bali punya pecalang.
Dalam pidato terbukanya di acara Dialog Silaturahmi Ulama, Pemerintah Daerah, dan Polri di Jakarta Pusat, Senin (3/11), Rano menilai sistem keamanan sosial berbasis warga seperti pecalang bisa menjadi benteng awal untuk meredam potensi konflik sosial di ibu kota.
“Mohon izin, Bali memiliki kegiatan luar biasa yang disebut pecalang. Saya ingin meniru itu di Jakarta,’’ ujar Rano, membuka ide yang dianggap berani sekaligus menohok.
BERITA TERKAIT :Transjakarta Menuju Smart Mobility, Fondasi Jakarta 500 Tahun
Bagi Rano, persoalan Jakarta bukan semata macet atau banjir, tapi longgarnya ikatan sosial antarwarga. Ia menyinggung langsung insiden kerusuhan pasca-demonstrasi Agustus lalu sebagai bukti lemahnya rasa memiliki terhadap kota sendiri.
“Coba bayangkan kalau Jakarta memiliki pecalang atau tokoh masyarakat yang aktif menjaga lingkungan. Saya yakin, kejadian-kejadian seperti kemarin bisa kita redam,” kata Rano.
Namun, di balik gagasan itu, muncul kritik, apakah “pecalang versi Jakarta” benar-benar bisa berjalan di kota megapolitan dengan struktur sosial yang jauh lebih kompleks?
Rano sendiri mencoba menjawab dengan pendekatan budaya. Ia tak ingin meniru mentah-mentah, melainkan menyesuaikan dengan identitas ibu kota yang plural, seperti diberinama Pamong Budaya.
“Kita cari namanya nanti, tapi intinya kami ingin menciptakan pecalang-pecalang Jakarta agar masyarakat di tingkat bawah bisa terlibat langsung dalam pembangunan dan penjagaan kota ini,” ucapnya.
Ia juga menyebut program “Jaga Jakarta” sebagai bentuk nyata dari semangat itu.
Pasca-kerusuhan Agustus–September lalu, ia bersama Gubernur Pramono Anung menggagas gerakan sosial untuk merajut kembali solidaritas warga. “Tagline Jaga Jakarta bukan hanya slogan. Ini ajakan moral agar warga ikut bertanggun jawab,” tegas Rano.
Kini, lewat pembentukan Posko Jaga Jakarta di tingkat kelurahan hingga provinsi, pemerintah mencoba menciptakan pola baru keamanan partisipatif. Program “Jaga Kampung” bahkan melibatkan RT, RW, tokoh agama, hingga pengemudi ojek daring.
Rano tak menutup mata terhadap tantangan besar, rendahnya kepercayaan publik pada aparat, gesekan antarwarga, hingga sentimen politik yang mudah menyulut emosi massa. Maka, komunikasi terbuka dan saling menghormati harus jadi pondas.
Ia pun menegaskan, keamanan ibu kota bukan urusan aparat semata, namun semua pihak, baik ulama, pendeta, romo, dan bhiksu. Menurut Rano, kekutan Jakarta justru ada pada perbedaan tersebut.
