Waras: Program KS-NIK Seperti Bom Waktu, Pemkot Dan DPRD Kota Bekasi Harus Saling Terbuka

RADAR NONSTOP - Waras Wasisto, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan dalam reses di hari pertamanya di Bumi Dirgantara Permai (Gedung Brantas), Jatiasih, Kota Bekasi mengatakan, program KS-NIK itu seperti Bom Waktu.

"Anggaran Provinsi itu selalu ada untuk Kabupaten/Kota, terutama yang terbesar itu pertama di pendidikan, kedua kesehatan dan ketiga Infrastruktur. Dan ini Anggaran rutin pertahun. Mengenai tumpang tindih kebijakan antara program KS-NIK dengan JKN, saya berpesan bahwa ini harus sangat diperhatikan karena berpotensi seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak kalau tetap dijalankan," paparnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Senin (2/12) malam.

Langkah paling aman, menurut Waras adalah disinergikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu BPJS, karena sesuai dengan amanat perundang-undangan.

"Kita lihat apakah RAPBD Kota Bekasi ada perubahan mengenai KS-NIK yang saat ini sedang dipelajari oleh Gubernur Jawa Barat. Menurut saya problem terbesar saat ini yang terjadi di Kota Bekasi adalah soal Kesehatan dan Pendidikan," terangnya.

Waras menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi dalam hal penganggaran baik Eksekutif diwakili oleh Tim Penganggaran Pemerintah Daerah maupun teman-teman di Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi harus dibedah betul-betul.

"Kan tadi saya ilustrasikan, gak lucu kalau di Pemerintah Pusat ada BPJS, di Kota Bekasi ada Kartu Sehat (KS), diploting Anggaran untuk Kartu Sehat versi Pemkot Bekasi sementara di lain sisi ada Anggaran Pusat bahkan bantuan Provinsi, di sisi lain ada PNS, TKK yang belum digaji karena gak cukup anggarannya. Hal ini harus segera diselesaikan. Ini tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi bola salju yang tidak ada ujungnya," terangnya.

Mumpung masih baru, lanjut Waras, maka harus segera diselesaikan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi.

"Saling terbukalah dalam persoalan ini. Tumpang-tindih kebijakan ini harus segera diselesaikan. Saya melihat ini bisa menjadi bom waktu. Harapan saya baik eksekutif maupun para qnggota legislatif untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini dan membangun Kota Bekasi yang kita cintai ini. Saya sebagai DPRD Provinsi siap membantu baik menjembatani ke Provinsi maupun Pemerintah Pusat bila dibutuhkan," imbuhnya.

Reses itu, lanjut Mas Waras - sapaan akrabnya, pada prinsipnya kembali ke konstituen, agenda rutin sebagai seorang Anggota DPRD. Nah tentunya bicara konstituen itu ya pemilih.

"Maka reses pertama pasca Pemilu 17 April kemarin saya manfaatkan bersilaturahmi, ketemu dengan masyarakat yang kemarin memang di semua Kecamatan menjadi Tim saya, baik di tim pemenangan Pileg saya maupun tim pemenangan Pak Jokowi-Ma'ruf. Sehingga di Kota Bekasi ini ada kurang lebih 12 Kecamatan, kita gabung masing-masing titik menjadi 4 Kecamatan. Sehingga ini menjadi ajang reuni dan silaturahmi," terang Waras.

Nanti, lanjut Mas Waras, di reses berikut baru akan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat.