Jumat,  22 November 2024

Awih Kusbini: Akhmad Marjuki Tepat Dan Pantas Dampingi Eka Supria Atmaja

BUD
Awih Kusbini: Akhmad Marjuki Tepat Dan Pantas Dampingi Eka Supria Atmaja
Awih Kusbini - net

RADAR NONSTOP - Dua calon Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, H. Akhmad Marjuki, SE dan dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM saling  mengaku mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Bagaimanakah hasilnya?

Hari ini, Rabu, 18 Maret 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menurut rencana akan menggelar Sidang Paripurna untuk memilih Wabup Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022.

Terdapat dua calon Wabup yang akan dipilih oleh 50 anggota DPRD dalam sidang paripurna tersebut. Pertama, H. Akhmad Marjuki, SE dan kedua, dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM.

BERITA TERKAIT :
Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini

Meski kedua calon Wabup itu sama-sama kader Partai Golkar, namun keduanya tetap ngotot dan siap berjuang habis-habisan untuk meraih suara sebanyak mungkin pada pemungutan suara dalam sidang paripurna.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata Akhmad Marjuki lebih diunggulkan untuk menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi, mendampingi Bupati Eka Supria Atmaja.

Nama Akhmad Marjuki, sudah tidak asing lagi bagi warga Kabupaten Bekasi. Pria yang juga Wakil Bendahara I DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini menjalani kariernya di dunia politik dari bawah.

Pria kelahiran Bangkalan, 16 Agustus 1965 ini lumayan lama berkarier di partai politik, tepatnya sebagai kader Partai Golkar. Suami Hajjah Sarem Suteja ini pernah memimpin organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama.

Tepatnya pada 2012-2017, Akhmad Marjuki menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang. Sebelumnya, pada 2007-2012, dia menjabat Bendahara PCNU Kabupaten Karawang.

Kemudian, pada 2017-2022, Akhmad Marjuki kembali dipercaya PWNU Jawa Barat, sebagai Bendahara.

Alumni Universitas Singaperbangsa Karawang yang memiliki enam anak ini, sekarang menjadi pengurus aktif di Kosgoro 1957 Jawa Barat, untuk masa bakti 2016-2021, dengan menjabat Wakil Ketua Pimpinan Daerah Kolektif.

Akhmad Marjuki sepaham bahwa kesetiaan dalam politik bukan dinilai dari perkataan. Sifat militan politisi bisa dilihat dari kuatnya pertahanan prinsip politiknya. 

Kesetiaan politik berpegang pada prinsip politik itu sendiri. Sebagai kader tulen Golkar, ujian kesetiaan itu telah dilewati oleh Akhmad Marjuki.

Sayangnya, kehadiran Akhmad Marjuki dalam meraih kursi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi, menjadi buah bibir. Sejumlah kalangan di Kabupaten Bekasi bahkan mempertanyakan alasan Akhmad Marjuki untuk menjadi pendamping Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Adalah H Awih Kusbini, M.MPd, tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan tegas dan lugas, Awih Kusbini  menjawab alasan Akhmad Marjuki mencalonkan Wabup Bekasi.

Menurut Awih Kusbini, sosok pria pebisnis itu dinilai tepat dan pantas menjadi pendamping Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, untuk membangun Kabupaten Bekasi, pada kurun sisa masa jabatan tahun 2017-2022.

Bahkan, menurut Awih Kusbini, pencalonan Akhmad Marjuki mendapatkan sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bekasi.

Alasannya, kata dia, Akhmad Marjuki merupakan sosok yang religius, pernah menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Karawang dan dikenal sebagai sosok profesional.

Sehingga, kata Awih Kusbini, sudah tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang mempersoalkan pencalonan Akhmad Marjuki sebagai Wabup Bekasi.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan informasi bahwa proses rekomendasi partai koalisi juga sudah rampung. 

"Kami dengar proses rekomendasinya sudah rampung, tidak ada yang belum turun," katanya.

Awih Kusbini menegaskan, jika masih ada masyarakat yang mempersoalkan Akhmad Marjuki  dengan tuduhan bukan asli Bekasi, pihaknya akan menjadi orang pertama yang menentang itu.

"Memangnya Bekasi ini dibangun oleh orang Bekasi, kan tidak. Lalu, apakah aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Bekasi semuanya asli Bekasi, kan tidak," tandasnya.

Masih kata Awih, primordialisme berlebihan akan melahirkan pola pikir, kelompok atau etnis saya (individu) paling benar. 

Dampaknya, muncul etnosentrisme, memandang rendah budaya dan adat-istiadat kelompok lain.

“Ada kecenderungan bangga berlebihan terhadap kesukuan, ras, partai, agama, dan golongan. Ini membahayakan kebinekaan, ucapnya, seraya menegaskan, primordialisme-etnosentrisme merupakan batu sandungan, di antaranya masyarakat Indonesia plural," paparnya.

Awih Kusbini menjelaskan, tenun kebangsaan dirajut melalui benang-benang etnis yang sangat plural. Hal ini meniscayakan saling menghormati dan menjunjung tinggi etnis masing-masing.

“Jadi, tidak boleh ada diskriminasi atau menganggap lemah dan rendah kelompok atau etnis lain. Sangat gamblang, jika ingin memecah bangsa Indonesia, cukup tonjolkan primordialisme dan etnosentrisme. Bangsa setiap hari akan sibuk perang dan sejenisnya. Tenun kebangsaan adalah sesuatu yang dinamis," bebernya.

Pada satu waktu, tambahnya, tenun tersebut bisa kokoh. Lain waktu, dia bisa mengendur. Perlu patriotisme untuk mengembalikan kekokohan.

“Menguatnya identitas asing. Harus disadari, selain menguatnya identitas lokal, identitas asing, secara bersamaan, juga menguat. Indikasinya arus globlalisasi yang pesat. Ideologi impor sangat kuat berpengaruh," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, dalam bingkai Indonesia hebat, bersatu kita maju maka cara pandang primordialisme dan etnosentrisme harus diubah, menyesuaikan kondisi dan pondasi berbangsa bernegara.

“Berpikir individual dan fanatik terhadap kelompok atau agama sendiri secara berlebihan harus dimusnahkan dan mengganti dengan paradigma multikultural agar harmoni, persatuan, dan kesatuan tetap terjaga," imbuhnya.

Menurut Awih Kusbini, pandangan multikultural ini sesungguhnya sudah tercermin dalam kitab suci agama, termasuk Islam. 

“Keragaman adalah anugerah luar biasa dari Tuhan," pungkas Ketua Penggagas Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi (DPKB) ini.