Kamis,  25 April 2024

Kenapa Eks Menpora Tak Ungkap Aliran Duit 11,5 Miliar? 

NS/RN/NET
Kenapa Eks Menpora Tak Ungkap Aliran Duit 11,5 Miliar? 
Imam Nahrawi.

RADAR NONSTOP - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) kecewa dengan sikap Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini ternyata tak mengungkap aliran duit Rp 11,5 miliar. 

Bahkan, Imam dinilai tidak kooperatif selama menjalani persidangan. Imam sendiri telah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 3 bulan terkait kasus suap dana hibah Kemenpora pada KONI. 

Plaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Imam tidak kooperatif terkait dugaan adanya pihak lain yang turun menikmati uang panas sebesar Rp11,5 miliar.

BERITA TERKAIT :
Eks Menpora Imam Nahrawi Hirup Udara Bebas, Cepet Banget Keluar Dari Penjara?

"Berdasarkan informasi dari JPU yang menyidangkan perkaranya, terdakwa Imam Nahrawi tidak kooperatif soal penerimaan uang dan pengetahuan mengenai dugaan pihak-pihak lain yang menerima sejumlah uang," ucap Ali kepada wartawan, Rabu (1/7/2020). 

Ali menuturkan, Imam telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap berdasarkan putusan majelis hakim. Menurutnya, hal itu juga diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup.

Ali mempersilahkan kepada tim penasehat hukum daripada Imam untuk melaporkannya ke KPK jika memiliki bukti kuat terkait adanya pihak lain yang turut menerima uang haram tersebut. Bahkan, Ali menyarankan agar tim penasehat hukum melakukan upaya hukum lain jika merasa tidak puas atas vonis kliennya.

"Jika saat ini Tim penasehat hukum maupun terdakwa memang mempunyai bukti-bukti, silakan lapor ke KPK. Apabila tim penasehat hukum Imam Nahrawi  tidak menerima putusan, silahkan masih ada langkah upaya hukum yang dapat ditempuhnya," kata Ali.

Untuk diketahui, selain pidana kurungan penjara, dalam amar putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Imam berupa uang pengganti Rp18.154.238. Kemudian, kepada politikus PKB itu hak untuk dipilih sebagai jabatan publik dicabut selama empat tahun.