Kisruh Golkar Bekasi, DPP: Musda Ditunda, DPD Jabar Harus Ambil Alih  

RADAR NONSTOP - Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Bekasi masih belum jelas. DPP hingga kini masih menunda digelarnya Musda lantaran adanya konflik kepentingan. 

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butar Butar. Kata dia, sampai saat ini DPP lewat mahkamah partai menegaskan bahwa menunda Musda.

"Ya DPD harus menunggu kapan jadwal Musda dari DPP," terang Muslim kepada radarnonstop.co, Minggu (16/8/2020).

BERITA TERKAIT :
Kasus Kriminalisasi Guru Makin Marak, Bang Dailami Serukan Darurat Perlindungan Guru

---

Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi

---

Muslim menjelaskan, DPP beberpa waktu lalu telah mengeluarkan surat penundaan Musda dengan waktu tidak ditentukan.

"Karena DPP Partai Golkar melihat masih ada permaslahan yang belum tuntas terkait penjualan aset Golkar Kota Bekasi. Saya dengar ada teman-teman yang mengajukan ke Mahkamah Partai terkait pelanggaran AD ART. Secara pribadi  dan itu merugikan Golkar," ungkap Muslim.

Seharusnya, sambung Muslim, DPP mengambil sikap dan tindakan organisasi kepada pihak yang menjual maupun membeli tanah dari penjualan aset atas nama pribadi.

"Sanksi terberat ya seharusnya diberhentikan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Terkait mosi tidak percaya beberapa PK terhadap DPD dan DPP menyikapi serius persoalan ini. Karena mosi tidak percaya kan bentuk ketidakpercayaan kader kepada DPD," tegasnya.

Selama DPP belum menentukan jadwal Musda tambah Muslim, maka DPD tidak boleh melaksanakan Musda.

"Seharusnya DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mengambil alih Kota Bekasi bila perlu memindahkan lokasi Musda dan mengangkat pelaksana tugas DPD," tegas Muslim.