50.891 Kena PHK, Warga DKI Yang Masih Kerja Alhamdulillah  

RADAR NONSTOP - Corona terus minta tumbal. Bukan hanya korban jiwa tapi ribuan pekerja di DKI Jakarta kena PHK. Bahkan, ada 272.333 pekerja yang dirumahkan.

Bagi Anda yang masih bekerja sebaiknya bersukur. Sebab, saat pandemi Corona ini, banyak perusahaan yang bangkrut bahkan mengurangi karyawannya. 

Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 50.891 karyawan mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi COVID-19 di Ibu Kota.

Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja bagi pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19. Pendaftaran dibuka dalam dua tahap.

Pada pendaftaran tahap pertama, tercatat tercatat ada 30.363 pekerja yang melapor di-PHK dan 172.222 pekerja yang dirumahkan.

Sementara pada pendaftaran tahap kedua, terdapat sebanyak 20.528 pekerja yang di-PHK dan 100.111 pekerja yang dirumahkan.

"Totalnya, ada 50.891 pekerja yang melapor di-PHK dan 272.333 pekerja yang dirumahkan," kata Kadisnaker DKI Jakarta Andri Yansyah dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2020).

Dinasker DKI Jakarta tak mempunyai kewenangan untuk mengekspos identitas perusahaan yang memecat pekerja selama pandemi Covid-19. Saat ini, Pemprov DKI masih terus melakukan pendataan berapa jumlah total karyawan yang di-PHK selama pandemi Covid-19.

Bansos Jadi BLT 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyatakan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut sekitar 29 juta warga Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Covid-19 tidak berbeda dengan data yang diterimanya dari berbagai sumber.

Di sektor formal, misalnya, data yang diterima Rosan dari sejumlah asosiasi di bawah Kadin ada 6,4 juta orang pekerja yang terdampak akibat Covid.

“Tapi, sebagai catatan, kebanyakan pekerja di sektor formal itu tidak di-PHK, tapi dirumahkan. Perusahaan tidak berproduksi lagi dan tidak mampu membayar para pekerjanya sehingga para pekerja didiamkan,” kata Rosan dalam keterangan tertulis SMRC di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Yang paling banyak dirumahkan dari sektor formal adalah pekerja di bidang tekstil. Angkanya mencapai 2,1 juta orang. Transportasi darat 1,4 juta orang, restoran hampir 1 juta orang, alas kaki 15 ribu, dan lainnya.

Di sektor informal/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut Rosan, pengusaha UMKM yang meminta untuk direstrukturisasi di perbankan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah 550 triliyun Rupiah dari total hampir 1100 triliyun Rupiah. Berarti sudah 50 persen yang terdampak.

Laporan survei Asian Development Bank (ADB) juga menyatakan bahwa UMKM yang berhenti seketika karena terdampak Covid total 48,4 persen dari 60 juta. Berarti, kurang lebih, hampir 30 juta UMKM.

“Karena itu, program pengaman jaringan sosial harus benar-benar diutamakan untuk dijalankan bagi kelompok yang terdampak Covid. Kalau mereka terlalu lama lapar, bisa repot,” kata Rosan.

Rosan mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Dengan BLT, masyarakat bisa menerima uang dan membelanjakannya di warung-warung sekitarnya. Dengan begitu, UMKM bisa bergerak dan daya beli masyarakat lebih bagus lagi.

“Kalau bansos, barangnya sudah ditentukan dan itu pun diambil hanya dari perusahaan-perusahaan besar. Trickle effect-nya ke warung-warung kecil dan rumah makan-rumah makan kecil tidak ada. Sebaliknya, dengan BLT diharapkan bisa mendorong ekonomi di kalangan masyarakat,” kata Rosan.