Nah Lho, DPRD DKI Yang WO Soal Pokir?

RADAR NONSTOP - Aksi walk out (WO) empat fraksi diduga soal pokok pikiran alias pokir. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menduga karena pokir yang belum disetujui. 

Diketahui, pokir sebenarnya bukan ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi, pokir baru bisa dilakukan atau terealisasi pada anggaran 2021. 

"Panasnya soal pokir. Inikan gak bisa dilakukan karena nunggu dulu dong gak bisa tiba-tiba," beber anggota Fraksi Gerindra yang namanya enggan disebutkan kepada wartawan, Senin (8/9). 

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Aksi WO empat fraksi saat paripurna soal menolak laporan pertanggungjawaban P2APBD DKI Jakarta 2019. Tapi, Rapat Paripurna tetap menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2019 di bawah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang P2APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?" kata Pras di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (7/9).

Usai ditinggalkan empat fraksi, ruang fraksi yang menyisakan lima fraksi lain yakni, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, dan PPP menyatakan setuju untuk mengesahkan P2APBD DKI 2020.

Sebagai informasi pada DPRD periode 2019-2024 terdapat 106 anggota yang terbagi ke dalam sembilan fraksi yakni PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6), PKB dan PPP (6).

Sebelumnya, fraksi-fraksi yang menolak pengesahan P2APBD DKI 2019 memutuskan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna. Fraksi yang memutuskan walkout itu adalah Golkar, PAN, NasDem, dan PSI.

Mereka memutuskan tidak melanjutkan mengikuti rapat paripurna. Alasannya, P2APBD DKI 2019 dinilai kurang transparan. Fraksi-fraksi yang walkout itu juga memprotes lantaran tak ada tindak lanjut dari Pemprov DKI mengenai hasil reses mereka berupa aspirasi dari warga di konstituen masing-masing.

"Golkar menolak PA2APBD, izinkan Golkar walkout," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Setelah itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, NasDem, dan PSI menyusul dengan keluar dari ruang rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruang sidang.

"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda menolak PA2APBD DKI 2019. Karena nggak ada transparansi. Kita percuma reses kalau tidak ditindaklanjuti," ujar Zita saat menyampaikan interupsi.

Pokir DPRD

Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak punya niat baik untuk bekerjasama dengan DPRD sebagai mitra legislatif. Menurutnya, hampir satu tahun legislatif dilantik dan sudah mengikuti kegiatan reses sebanyak tiga kali, tidak ada satu pun yang diakomodir eksekutif.

"Pokir menjadi hak anggota dewan sebagai alat untuk membantu masyarakat bawah terkait usulan usulan juga tidak diakomodir," kata Basri Baco saat keluar ruangan paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).

Baco menjelaskan, penolakan sejumlah fraksi terhadap pertanggungjawaban P2APBD 2019 itu sebenarnya bertujuan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja sendiri dan bisa menghargai legislatif sebagai mitranya. Dia pun meminta Gubernur mengembalikan hak dewan untuk bisa membantu masyarakat melalui pokir.

"Konsep e-pokir itu sudah dipakai di seluruh provinsi dan aman-aman saja. Enggak ada yang ditangkap KPK. Kita juga siapa yang mau berurusan sama KPK," pungkasnya