DPRD DKI Bahas APBD Di Puncak, Awas Pokir-Pokir Liar?  

RADAR NONSTOP - Kelakuan anggota DPRD DKI Jakarta disorot. Para politisi Kebon Sirih yang selalu teriak lantang membela rakyat itu ternyata berbeda dari fakta.

DPRD memilih kawasan Puncak, Bogor untuk membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Anggaran dengan nilai puluhan triliun itu, digodok di kawasan sejuk.

Bahkan, kabarnya pembahasan hanya digeber sehari. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang, membenarkan kalau dewan rapat di kawasan Puncak. 

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Di hotel Grand Cempaka Resort milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Tourisindo, para politisi menginap. 

Diduga sebelumnya, DPRD ngambek lantaran pokok pikiran atau pokir belum terealisasi. 

Alhasil, empat fraksi walkout (WO) dari sidang paripurna DPRD mengenai pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019. 

Sementara dalam surat undangan yang tersebar di WhatsApp, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio mengundang mitra kerja komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2020 untuk membahas pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DKI 2020.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak membenarkan rapat kerja komisi B untuk membahas perubahan APBD DKI 2020 dilakukan di Puncak Cipayung, Bogor. Dia beralasan, anggota DPRD DKI Jakarta harus tetap bekerja meski Jakarta masih dihantui pandemi Covid-19.

"Ya di Cipayung, Puncak. Itu milik Pemprov DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran, orang-orang pada ribut. Sementara ini kan harus selesai cepat. Kita harus tetap bekerja dalam suasana pandemi. Dari eksekutif lengkap. Legislatif juga saya lihat lengkap," jelas Gilbert.