Aktivis Jakarta Minta Komisaris Dan Direksi Jaktour Dipecat

RADAR NONSTOP - Aktivis Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pecat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour.

Para aktivis Jakarta yang tergabung dalam JARAK (Jaringan Aktivis Jakarta) menilai kinerja PT Jaktour terlihat seperti Event Organizer (EO). Dimana pimpinan perusahan dianggap tidak bisa membedakan core bisnis perusahan.

Begitu dikatakan Fian, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi yang digelar JARAK di depan kantor Jaktour Jakpus dalam unjuk rasa yang digelar oleh Jaringan Aktivis Jakarta (JARAK), Jumat (8/1/2020).

BERITA TERKAIT :
Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025

---

Wow, Pemkot Jaksel Anggarkan Rp11 Miliar Buat Beli 50 Unit AC

---

Fian juga mengungkapkan, Pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Tourisindo (JAKTOUR) untuk tahun 2021, senilai total Rp. 187.503.454.996, begitu sangat absurd, alias tidak jelas.

Dari 14 rincian item kegiatan usaha yang diajukan dalam PMD tersebut, banyak yang tumpang tindih dengan wilayah kerja atau tupoksi kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta.

“Kinerja dari Komisaris dan Direksi PT Jaktour patut dipertanyakan. Sebab sudah beberapa kali PT Jaktour mengajukan PMD dengan alasan kerugian dan juga kurang modal.” teriak Fian yang merupakan kordinator aksi lapangan unjuk rasa JARAK.

Dalam orasi nya, Fian juga mengatakan bahwa PT Jaktour harus provitable, jangan terus jadikan PT Jaktour sebagai benalu yang selalu meminta bantuan PMD ke Pemda DKI. Kalau tidak provitable, tutup dan bekukan saja, itu duit warga DKI Jakarta, bukan duit yayasan. “Sebenarnya Jaktour minta PMD apa EO?BUMD untuk PAD, bukan untuk abisin APBD.” tanya Fian.

JARAK juga menyayangkan keputusan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yang setujui suntikan dana segar dalam bentuk PMD DKI sebesar Rp7,2 triliun yang dinilai terlalu besar. 

Menurut mereka, Selain dalam fase pandemi Covid-19, masih banyak yang perlu diprioritaskan untuk menuntaskan masalah yang dialami warga DKI Jakarta.

JARAK juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI perlu menentukan skala prioritas dari kegiatan anggaran yang akan dilaksanakan, dan perlu dijelaskan sedetail-detailnya. Pengerjaannya oleh siapa pun itu harus jelas, supaya penggunaan PMD ini berkualitas.

JARAK mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta:

1. Segera lakukan evaluasi atas kinerja dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour.

2. Pecat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour, Novita Dewi.

3. Gubernur dan Direksi BUMD harus bertanggung jawab, karena sudah salah nempatin orang yang tidak bisa mengelola aset dan menamba aset.

4. Perbaiki rekrutmen dan peningkatan skill SDM PT Jaktour.