Usaha Pengolahan Ikan di Muara Baru Disegel, Gegara Tak Punya IPAL

RN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel Unit Pengolahan Ikan CV IP di Muara Baru, Jakarta Utara. 

Penyegelan ini untuk menghentikan sementara kegiatan di unit pengolahan tersebut agar tidak mencemari lingkungan.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurwaluddin menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan, CV IP melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 10/2021 terkait kewajiban memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi usaha pengolahan yang telah memiliki Surat Kelayakan Pengolahan (SKP).

BERITA TERKAIT :
Diduga Tak Berizin Dan Buang Limbah Sembarangan, Aktivis Lingkungan Ancam Tutup Perusahaan Batching Plant di Tangsel

---

Limbah Minyak Cemari Laut Indonesia, Belanda Dari Dulu Bikin Susah Doang

---

"Hasil pemeriksaan kami, usaha pengolahan ikan tersebut tidak memiliki IPAL dan limbah dari kegiatan pengolahan ikan langsung dibuang ke saluran air, sehingga berpotensi mencemari lingkungan," ujar Adin dalam rilis di Jakarta, Senin (11/4/2022).

Adin menjelaskan, berdasarkan skala usaha yang dimiliki, IPAL tersebut seyogyanya merupakan konsekuensi terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Dengan tidak adanya IPAL, lanjutnya, maka UPI tersebut sangat rentan menyebabkan pencemaran. "Seharusnya berdasarkan skala usahanya, UPI tersebut harus memiliki sistem dan teknologi pengolahan limbah yang baik, tidak dibuang sembarangan seperti ini," ujarnya.

Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan saat ini sedang dilakukan pengujian sampel. KKP akan fokus pada pelanggaran perizinan berbasis risiko yang dilakukan CV IP.

Sementara itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra menyampaikan, penghentian sementara yang dilakukan aparat Pengawas Perikanan merupakan bentuk paksaan pemerintah untuk menghentikan dampak pencemaran. 

Drama juga memastikan pengawas perikanan akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menangani permasalahan ini.

"Kami sudah agendakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.

Sebelumnya, Jumat (8/4/2022) lalu, Komisi IV DPR RI bersama jajaran KKP dan KLHK melaksanakan inspeksi mendadak  di sejumlah UPI di Muara Baru. Sidak tersebut dilaksanakan untuk merespons sejumlah pengaduan masyarakat terkait pencemaran di wilayah Muara Baru.