Habis Lebaran, Siap-Siap Aja Jumlah Orang Miskin Bakal Bengkak

RN - Pemerintah memberi sinyal soal kenaikan tarif listrik, BBM dan LPG 3 kilogram (Kg). Rencana ini dinilai menambah beban masyarakat.

Jika beban masyarakat naik, maka secara otomatis jumlah orang miskin bakal bertambah. Diperkirakan jumlah orang miskin bakal melonjak mencapai 29 juta orang.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, hal ini mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan negara kepada warganya.

"Jika hal itu dilakukan, akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat yang saat ini dihantam berbagai kenaikan," ujar Tulus dikutip dari MNC Portal Indonesia, Kamis (14/4/2022).

Tulus mengatakan, saat ini bahan pangan, LPG non subsidi, BBM seperti Pertamax, tarif PPN mengalami kenaikan. Hal ini tentu memberatkan masyarakat karena diterapkan secara bersamaan.

Menurutnya, pemerintah harusnya bisa mencari jalan keluar yang lebih bijak dan cerdas.

"Jangan hanya harga pasar sebagai jargon untuk menaikkan tarif atau harga. Kalau bisanya hanya menaikkan dan tunduk pada tekanan pasar, lalu apa gunanya negara," ungkap Tulus.

Adapun, rencana kenaikan komoditas energi ini disampaikan dalam langkah strategis pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penyesuaian tarif listrik dilakukan sebagai bentuk penghematan APBN Rp 7 triliun hingga Rp 16 triliun.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan solar.

Sementara dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan penyesuaian formula LPG 3 Kg dan dalam jangka menengah-panjang, pemerintah akan menyesuaikan harga jual eceran LPG untuk mengurangi tekanan APBN.

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting mengatakan, perseroan belum mengetahui soal usulan besaran kenaikan harga BBM dari siapapun.

Dia menegaskan, penyesuaian harga BBM menjadi kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, Pertamina hanya menerima instruksi dari pemerintah dalam hal penyesuaian harga bahan bakar.

"Penyesuaian harga BBM Subsidi kewenangannya ada di Pemerintah," ujarnya.

Perlinsos Lemah

Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) sebelumnya telah memproyeksikan tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81%.

Dengan kata lain, diperkirakan pada 2022 mendatang jumlah penduduk miskin di Indonseia dapat mencapai 29,3 juta jiwa.

Hal ini dapat terjadi karena melemahnya anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Padahal anggaran perlinsos ini dinilai memiliki peran penting dalam menopang keluarga miskin yang terdampak keras oleh pandemi.

"Namun, ketika beban krisis membuncah dan pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlinsos justru semakin menurun," jelas IDEAS dalam sebuah laporan.

Dikatakan bahwa pada 2020 kemarin, realisasi anggaran PEN Perlinsos mencapai Rp 216,6 triliun. Sedangkan pada APBN 2021 alokasinya turun menjadi Rp 184,5 triliun.

Namun berdasarkan data terkini, pada RAPBN 2022 hanya direncanakan Rp 153,7 triliun. Melemahnya anggaran perlinsos berpotensi memicu semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi.

Oleh sebab itu, agar dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan alternatif ataupun mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih inklusif secara signifikan.

"Hanya jika pemerintah mampu melakukan kebijakan afirmatif secara optimal dan mendorong pertumbuhan lebih inklusif secara signifikan, atau skenario optimis, maka penurunan angka kemiskinan dapat berlanjut," jelasnya lagi.