.png)
RN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan agar para pejabat negara tidak mengedepankan gaya hidup.
Firli lantas menyinggung soal pendapatan sebesar apapun bila digunakan untuk memenuhi gaya hidup tidak akan pernah cukup. Sehingga berpotensi terjerumus kepada penerimaan macam gratifikasi.
Meski, ancaman pidana terkait penerimaan gratifikasi dapat gugur bila kemudian melapor ke KPK dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima. "Cara paling aman adalah tolak," ujar Firli.
BERITA TERKAIT :Firli Bikin Remuk KPK, Wapres Minta Nawawi Pomolango Mampu Cebokin Citra Buruk
Kena Sindir Bekas Pegawai KPK Buntut Kardus Durian, Firli Bahuri Pun Dibuat Gerah
Firli sampaikan itu di hadapan setidaknya lima penjabat gubernur serta 48 penjabat bupati/wali kota dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/6/2022).
"Saya yakin Bapak penjabat gubernur penjabat bupati dan kepala daerah sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan Bapak," ujar dia.
Firli meminta para penjabat kepala daerah yang ditunjuk di sisa masa jabatan betul-betul menjalankan prinsip clean government and good governance.
"Seluruh penjabat kepala daerah harus menjadi orang baik dengan figur dan tokoh bebas dari korupsi," tegasnya.
Untuk mendukung pembangunan bangsa demi tercapainya visi misi Presiden Jokowi, Firli mengingatkan para penjabat harus menghindari korupsi.
"Itu menjadi kata kunci penting karena seluruh penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan dilantik harus jauh dari praktik korupsi. Jika melakukan aksi korupsi siap-siap ditangkap KPK. Ini agak keras saya menyampaikan karena presiden memerintahkan seperti itu," tegas Firli Bahuri.
Menurut dia, konsep penunjukan penjabat kepala daerah diharapkan bisa menjadi role model saat masa jabatan kepala daerah yang dipilih rakyat sudah berakhir.
"Kalau ini sukses bisa jadi format baru pemilihan kepala daerah,"
Ia menekankan, KPK tidak akan bisa menyelesaikan korupsi jika tidak berkoordinasi dengan instansi lain. Korupsi selalu ada mengikuti para pemilik modal. "Para pejabat kepala daerah rentan terjerat tindak pidana korupsi," terang Firli Bahuri.
Berdasarkan UU, KPK mengklasifikasikan tujuh kluster tindakan korupsi dan 30 jenis tindakan korupsi. Oleh karena itu, dia mengajak penjabat kepala bersama-sama KPK memberantas tindakan korupsi.
"Di mana pun kalian berada kalian orang baik, tapi masa depan bangsa ini, daerah Bapak ada di tangan Bapak. Dia mau turun angka kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan itu semua tergantung bBapak," tuturnya.
Firli meyakini apabila setiap orang memiliki prinsip menjadi teladan orang baik, maka Indonesia yang sejahtera sesuai konstitusi negara dapat terwujud.
"Tapi saya yakin Bapak-Bapak orang baik, yang bisa memegang amanah dari bangsa dan negara. Bangsa ini diciptakan untuk orang-orang baik. Jika Bapak tidak menemukan orang baik, jadilah Bapak yang menjadi orang baik. Kalau 270 juta anak bangsa berpikiran seperti ini maka Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dalam pembukaan UUD 1945," pungkas Firli.
