Juri & Bahtiar Bisa Terdepak Dari Pj Gubernur DKI, Heru Paling Tajir Dan MM Kelilit Utang

RN - Calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mulai terang. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono disebut-sebut calon kuat.

Selain Heru, ada nama Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Lalu berapa harta kekayaan Heru dan MM sapaan akrab Marullah Matali?

Berikut rincian kekayaan tiga kandidat pengganti Anies Baswedan. Heru diketahui mengantongi kekayaan sebesar Rp25,8 miliar. Kekayaan tersebut dirinci sebagai belasan tanah dan bangunan dengan nilai Rp16,2 miliar yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, dan Bogor.

Heru juga memarkir tujuh kendaraan di garasinya yang jika ditotal bisa menyentuh Rp952 juta. Kendaraan yang dimiliki Heru adalah dua unit motor Honda masing-masing keluaran 2003 dan 2018. Satu motor lainnya Harley Davidson produksi 202o.

Heru juga memiliki tiga unit mobil yakni Suzuki Escudo (1996), Toyota Hilux (2015), dan Mobil Suzuki Jimny (2019). Kendaraan terakhir berupa sepeda Brompton diproduksi pada 2020.

Selain kendaraan, Heru juga memiliki harta bergerak lainnya Rp416,3 juta, surat berharga Rp3,69 juta, lalu kas dan setara kas Rp8,68 miliar. Utang Heru tercatat Rp500 juta.

Sementara MM tercatat mengantongi kekayaan Rp4,35 miliar di tahun 2020. Kekayaan ini didominasi oleh lahan dan bangunan senilai lebih dari Rp4 miliar yang tersebar di Bogor, Bandung, Tangerang Selatan, dan Jakarta Selatan. Empat unit kendaraan milik MM yakni tiga unit sepeda motor dan mobil Toyota Fortuner senilai dengan Rp223 juta.

MM juga memiliki harta bergerak lainnya Rp439,8 juta, kemudian kas dan setara kas senilai Rp129 juta. Dia tidak tercatat mempunyai surat berharga dan harta lainnya, namun utangnya mencapai Rp1,096 miliar.

Selain Heru dan MM, dua nama lagi yakni Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar. Tapi nama Juri dan Bahtiar terancam terlempar. "Bahtiar dan Juri masih jauhlah. Paling Heru yang kuat dan kedua ada nama MM," tegas sumber di DPRD DKI Jakarta, Senin (12/9).

Dipanggil Jokowi

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo membahas tentang Penjabat (Pj) Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Dia berujar, dirinya menanyakan apakah Jokowi mengetahui surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kemarin kami dipanggil presiden menanyakan surat edaran apakah pak presiden mengetahui, diketahui pak presiden," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melayangkan surat kepada Prasetyo. Surat itu menginformasikan bahwa DPRD DKI dapat mengusulkan tiga nama calon pengganti Gubernur DKI Anies Baswedan.

Pertemuan Prasetyo dan Jokowi berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis, 8 September 2022. Keduanya bercakap-cakap sembari makan siang.

Politikus PDIP ini menyatakan anggota dewan dapat mengusulkan tiga calon Pj pengganti Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dia tak mempersoalkan jika pada akhirnya nanti Pj Gubernur terpilih adalah usulan pemerintah pusat, bukan DPRD DKI.  

"Semua keputusan ada di Mendagri dan Presiden," ucap dia.

DPRD DKI juga sudah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna menetapkan jadwal rapat pimpinan gubernur (Rapimgab) pembahasan mekanisme pemilihan dan penetapan usulan nama calon Pj Gubernur.

Rapat Bamus menetapkan Rapimgab pembahasan mekanisme digelar siang ini. Sementara Rapimgab penentuan tiga nama calon dijadwalkan besok pasca rapat paripurna (Rapur) pengumuman pemberhentian Anies dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

Om P sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi menyatakan sembilan fraksi di Kebon Sirih akan menyodorkan 27 usulan nama calon penjabat (Pj) gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

Menurut dia, tiga nama terbanyak yang muncul dalam Rapimgab bakal menjadi usulan Pj Gubernur dari DPRD DKI.

Nantinya sembilan fraksi akan memberikan masing-masing tiga nama, sehingga totalnya 27. Nama-nama tersebut kemudian dikerucutkan menjadi tiga orang dengan memilih tiga nama terbanyak.

Jika terdapat lebih dari satu nama terbanyak, maka legislator Kebon Sirih akan merembukannya. "Kami selesaikan sampai itu selesai dalam forum Rapimgab," tambah Om P.