Pemburu Jabatan Muncul, Heru 'Dipepet' Pejabat DKI Carmuk

RN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah mulai kerja. Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) memang bukan wajah baru di Pemprov DKI Jakarta.

Heru pernah menduduki posisi strategis dari Wali Kota Jakut hingga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI. Artinya, banyak pejabat yang kenal dengan Heru.

Kehadiran Heru ternyata dimanfaatkan orang-orang bergaya cari muka alias carmuk. "Gerombolan carmuk muncul lagi, mereka selalu muncul siapapun gubernurnya," tegas sumber di Balai Kota, Senin (17/10).

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Gerombolan carmuk kata dia, selalu memburu jabatan. "Saat Jokowi jadi gubernur mereka sudah ada. Waktu Ahok dan Anies juga gerombolan carmuk cari jabatan, tuhannya hanya jabatan," terangnya.

Sementara Anies Baswedan menilai Presiden RI Joko Widodo telah membuat keputusan tepat dalam menunjuk Heru Budi Hartono, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ia sampaikan setelah acara pelantikan Heru oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Senin (17/10/2022).

"Keputusan yang dibuat oleh Bapak Presiden adalah keputusan yang tepat. Insya Allah Pak Heru, kami yakin, akan bisa menuntaskan semua tantangan ini dengan baik," tegas Anies.

Anies menilai, Heru yang sebelumnya lama berkiprah di Pemprov DKI Jakarta, merupakan seorang teknokrat yang punya pengalaman luas dalam menghadapi ragam permasalahan Ibu Kota. Oleh karena itu, ia menyebut dirinya yakin Heru bakal amanah atas jabatan barunya itu.

Program Dilanjutkan

Heru Budi Hartono berjanji akan melanjutkan program yang baik saat era Anies Baswedan. Dia yakin semua program baik dan hanya perlu dibenahi atau diperbaiki.

"Terkait dengan layanan masyarakat, kalau sudah baik dilanjutkan, disempurnakan, kira-kira itu. Kalau tidak ada keluhan bagus, kan itu anggarannya anggaran APBD juga. Prosesnya kan tentunya sudah dikaji," kata Heru usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (17/10/2022).

Heru menambahkan, selama aplikasi atau program itu baik untuk kepentingan masyarakat, pihaknya akan melanjutkan program itu.

"Kalau bagus dan itu untuk kepentingan masyarakat, lebih cepat lebih terlayani. Yang penting kalimatnya gini, 'Jangan melihat program itu dibuat oleh siapa, tapi lihatlah program itu untuk siapa'. Untuk siapanya? Ya masyarakat," kata Heru.

Sebelumnya, Heru mengatakan bakal menerapkan kembali sistem pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta yang sempat diterapkan era Gubernur DKI terdahulu, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengaku bakal membahas sistem pengaduan ini dengan jajarannya pada Selasa (18/10/2022) besok. "Insya Allah begitu (pengaduan masyarakat diterapkan kembali). Besok, saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat (Pemprov) DKI," tutur Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin ini.

"Saya minta perwakilan dari Wali Kota, Asisten, setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini. Nanti mereka diatur akan piket dari jam 8-9 pagi. Setelah itu, beliau membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat yang datang untuk ditelaah lebih lanjut di wilayah," ujarnya.

Waktu pengaduan akan dilaksanakan selama 90 menit dari Pukul 07.30 - 09.00 WIB. "Pengaduan Senin - Kamis, waktunya kita atur, jam 7.30-09.00 toh di wilayah sudah ada PTSP di tingkat kecamatan dan kelurahan," pungkasnya.