Gandeng Kemendag RI, Melani Suharli Gelar Acara Konsinyering SRG Bersama UMKM

RN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli bersama pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, sukses menggelar Acara Konsinyering Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG), di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (22/10).

Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai pembicara yakni anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Ali Muhammad Johan, Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Heryono Hadi Prasetyo dan Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya dan Ketua Tim Pengawasan SRG & Pasar Lelang Komoditi, Diah Sandita Arisanti.

Melani selaku keynote speaker dalam acara konsinyering tersebut mengatakan, kegiatan ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha, terutama soal SRG.

"Semoga kegiatan konsinyering ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat dapil, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan saya di Jakarta Pusat dan Selatan," kata Melani dalam pidatonya.

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, SRG merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan, yang memungkinkan komoditas disimpan dalam gudang guna memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan.

"Sehingga dapat meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada petani, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM. Di samping itu SRG diterapkan untuk menyimpan hasil pertanian pada saat harga jual jatuh (tunda jual) sehingga dapat menjaga kestabilan harga/inflasi," ungkap Melani.

Mantan Wakil Ketua MPR RI ini mengungkapkan, implementasi SRG di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006, kemudian diubah oleh UU No.9 Tahun 2011 dengan komoditas SRG meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam.

"Dalam perkembangannya, implementasi SRG dinilai belum cukup optimal. Sampai dengan tahun 2016, jumlah gudang pemerintah yang telah memperoleh izin dari Bappebti yaitu sebanyak 80 gudang di mana sebanyak 65 gudang telah diterbitkan Resi Gudang, namun hanya 59,3 persen dari total resi gudang yang diterbitkan yang memperoleh pembiayaan. (BAPPEBTI, 2016)," ucap Melani.

Kendala utama belum optimalnya implementasi SRG di Indonesia, menurut Melani, karena kurangnya pemahaman tentang SRG dan manfaatnya bagi pelaku usaha.

"Besarnya biaya penyimpanan di gudang SRG, serta perbankan yang memilih alternatif skema pembiayaan lain yang dianggap lebih menguntungkan misalnya kredit komersial," jelas Melani.

"Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan implementasi SRG, diperlukan program terstruktur yang menjadi komitmen dari seluruh pelaku/stakeholder SRG dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemanfaatan SRG di Indonesia," sambung Melani.

Di tempat yang sama, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Ali Muhammad Johan mengatakan, materi konsinyering tentang SRG sangatlah penting dipahami dan diketahui.

"Materi ini berat, tapi saya yakin ini akan menjadi ilmu berarti untuk para pelaku usaha," tegas pria yang akrab disapa Bang Ali ini.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, di era digital saat ini, pelaku usaha harus terus berinovasi dan tidak boleh berada di dalam zona nyaman.

"Harus berkembang, harus melakukan kreativitas dalam berinovasi, jangan berhenti dijalan, harus berfikir ‘out of the box’. Jangan berada di zona nyaman," ucap Bang Ali.

"Karena kalau berada di zona nyaman, kita tak akan bisa lagi melakukam challenge tantangan. Kalau kebanyakan berfikir yang ada nanti nggak jalan dan nggak maju," tutur Ali.

Sementara itu, Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang Komoditas, Heryono Hadi Prasetyo mengatakan, program ini pada dasarnya untuk melawan para tengkulak yang sangat menyusahkan para petani.

"SRG ini sistem untuk melawan tengkulak, petani panen kan bingung biasanya. Nah dengan adanya SRG, hasil panen bisa ditaruh di gudang. Nanti jika harga komoditas naik, bisa dijual," tegas Hadi.