Musda II Gatensi DKI Dorong Sertifikasi Pekerja Konstruksi di Pemda

RN - Kebutuhan tenaga kerja teknik konstruksi yang bersertifikat, khususnya di DKI Jakarta terbilang tinggi, tapi jumlahnya masih terbatas.

Asosiasi yang menaungi para pekerja konstruksi, Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) DKI berharap sinergi dengan pemerintah daerah setempat. Terutama, dalam pengadaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang bekerja di pemda DKI.

"Ini juga dilakukan teman kita di provinsi lain, Jawa Timur misalnya, mereka konek dengan pemda, bahkan di tingkat kabupatennya. mereka sudah konek dan menyarankan tenaga kerja di Pemda DKI disertifikasi juga," ujar Ketua BPD Gatensi DKI, Lambok Rumapea yang ditemui di sela-sela Musda II Gatensi DKI Jakarta, di Hotel Grand Cempaka Jakarta, Kamis (27/10/2022).

BERITA TERKAIT :
Ini Modus Pemda Cari Duit, Manipulasi Perencanaan Anggaran Dan Permainan Izin 

---

KJP Gak Cair, Emak-emak di Penjaringan Jakut Pusing Penuhi Kebutuhan Anak Sekolah

---

Lampok menjelaskan, sebelum relaksasi Permen PUPR 8/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha, setiap klasifikasi harus ada penanggung jawab tenaga kerjanya.  

"Kalau dulu, kita mengajukan sertifikat badan usaha (SBU) untuk kelas kecil hanya butuh satu tenaga kerja teknik. Sekarang untuk kelas kecil kita minta sub bidang, ini harus ada lima orang, satu penanggung jawab teknik badan usaha sesuai bidang harus ada empat masing-masing. Itu kebutuhan di jasa konstruksi. Di luar itu badan usaha butuh tenaga kerja untuk pelaksanaan di lapangan atau di dalam pelelangan," urainya.

Saat ini, Gatensi sudah bisa memproduksi sertifikasi kompetensi kerja (SKK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gatensi Krida Konstruksi (GKK) dan baru dimulai sejak September lalu.

"Jadi LSP GKK sendiri baru memproduksi di bulan September lalu, di beberapa provinsi sudah melakukan sertifikasi itu dan sampai sekarang ini baru sekitar 800 yang sudah diproduksi secara nasional, yang sudah keluar sertifikatnya baru sekitar 500, sisanya masih dalam proses," bebernya.

Gatensi DKI menargetkan hingga akhir tahun ini bisa mencapai 300-500an produksi sertifikasi. "DKI sendiri sudah melakukan itu dua kali, dan kita harapkan setelah Musda ini, dalam seminggu kita bisa melakukan dua kali, dengan jumlah 40-50 peserta sekali produksi," jelas Lambok.

Sementara itu, Koordinator Pembangunan Kota Pemprov DKI Jakarta, Tri R. Pardianto dalam sambutannya, mengapresiasi Musda II Gatensi DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen yang sangat peduli terhadap pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, salah satu pertimbangan IKN karena tingginya beban kota Jakarta sebagai pusat pemerintah, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan serta pusat jasa. Terpusatnya berbagai kegiatan penduduk DKI Jakarta, telah menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya kemacetan.

“Bappenas telah memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan oleh masalah kemacetan. Kurang lebih mencapai Rp56 Triliun. Untuk itu, pemindahan IKN yang telah direncakan oleh pemerintah pusat dapat dijadikan sebagai momen penataan ulang kota Jakarta tanpa menghilangkan ke khususannya,” ujarnya saat membuka Musda II Gatensi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, sudah memulai bersiap dalam menentukan arah pembangunan kota Jakarta setelah tidak lagi sebagai Ibukota DKI Jakarta. Salah satunya tertuang dalam rencana pembangunan daerah provinsi tahun 2023-2026, dan ditetapkan dalam Pergub No 25 Tahun 2022.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bersama dengan pemerintah pusat sedang menyusun rancangan undang-undang tentang provinsi daerah kekhususan Jakarta. Adapun empat tujuan prioritas dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi DKI Jakarta yaitu mencakup regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan.

Perekonomian eksklusif yang berdaya saing penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan pembangunan manusia madani yang kesetaraan dan pelayanan masyarakat berkualitas, manajeman pemerintah berintegrasi.

“Infrastruktur yang telah ada merupakan hasil dari proses pembangunan kota selama berpuluh-puluh tahun bukan sesuatu yang dapat dihasilkan secara instan. Mengingat hal tersebut Jakarta tidak perlu khawatir ketika tidak lagi berstatus ibukota, karena masih banyak potensi kekhususan yang dimiliki DKI Jakarta, seperti pusat bisnis, perdagangan, kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

Seperti diketahui DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah pekerja konstruksi terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah pada tahun 2021 mencapai 424.892 pekerja. Kemudian perpindahannya Ibu Kota Negara tidak serta merta akan dijadikan pembangunan konstruksi di Jakarta berkurang secara signifikan dalam waktu dekat.

Sebab, jelasnya, Jakarta masih dilakukan pembangunan untuk menuju Jakarta sebagai global yang sejajar dengan kota-kota maju di dunia.

“Tentunya ke depan dapat menjalin kerja sama dan bersinergi yang baik antara pemerintah dan Gakensi terutama dalam hal membangun kota Jakarta menjadi kota global,” katanya.

Dia berharap pada Musda ini dapat menjadi sarana konsolidasi Gatensi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong partisipasi anggota Gatensi melalui kegiatan sektor usaha jasa konstruksi seperti tema “Aktualisasi Peran Tenaga Kerja Konstruksi Gatensi Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi”.