Proyek Bencana Aja Masih Dikorupsi Pejabat PUPR

RADAR NONSTOP - Operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap pejabat Kementerian PUPR membuka tabir adanya fee. Aksi KPK ini sama saja menampar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hasil dari OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp 500 juta dan uang Dolar Singapura 25 ribu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui tim juga menyita satu kardus berisi uang dalam operasi senyap. Diduga, uang itu merupakan bagian dari suap atau fee berbagai proyek.

BERITA TERKAIT :
Proyek Sumut Dibidik, KPK Kirim Sinyal Banyak Masalah, Mantu Jokowi Ngeri Nih? 

---

Hadiah Kenaikan Kelas Untuk Guru, Yang Menerima Bisa Disebut Korupsi 

---

"Satu kardus uang yang sedang dihitung juga kami amankan," ucap Syarif.

KPK menduga OTT terkait dengan proyek penyediaan air minum. Saat ini, KPK mendalami apakah proyek penyediaan air bersih itu terkait dengan proyek penyediaan air minum untuk tanggap bencana.

"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Syarif.

Syarif mengatakan total 20 orang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian PUPR hingga pihak swasta.

"Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," jelas dia.

Saat ini, para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku terkejut dengan kasus tersebut. Dia kecewa lantaran ada pegawainya tertangkap tangan oleh komisi antirasuah tersebut.

"Bagi kami ini mengagetkan. Kami sudah diamanahi tugas membangun infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Jumat (28/12).

Inspektur Jenderal Widiarto yang menyambangi KPK dan mencari tahu detail proyek apa yang menjadi bancakan gagal menemui pimpinan komisi anti rasuah. Diketahui, KPK tidak akan memberikan informasi terkait kasus yang sedang dalam pengembangan.