Ogah Pindah, KTP DKI Itu Lebih Bergengsi Dan Manusiawi 

RN - Warga yang sudah tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) diminta segara mengurus surat pindah. Sebab, saat ini warga ber KTP DKI tapi tinggal di luar Jakarta. 

"Saya gak  mau pindah karena KTP DKI lebih bergengsi dan manusiawi," tegas Imron warga Depok, Jawa Barat, Kamis (23/2). 

Bapak dua anak ini mengaku masih ber KTP DKI Jakarta tepatnya di Kembangan Utara, Jakbar. "Di DKI fasilitas RSUD banyak, siswa dapat KJP, kalau di Depok RSUD aja cuma satu," ungkapnya. 

Driver ojol ini membandingkan saat pandemi Corona. "Di DKI sembakonya bagus dan banyak. Saat kita positif ditaruh di hotel, kalau Depok ampun dan parah," ungkapnya.

Diketahui, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan banyak warga ber-KTP DKI Jakarta yang tinggal di luar Ibu Kota. Ia mengimbau warga tersebut mengganti KTP sesuai domisili masing-masing.

"Punya rumah di Bekasi, Tangerang, Tangsel, Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI," kata Zudan usai mengikuti rapat bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

"Nah, ini saya bersama Bapak Gubernur ingin mendorong penduduk-penduduk yang memang sudah punya rumah di luar DKI, ayo segera pindah (KTP) ke Bogor, Tangerang, Depok. Karena, riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ujarnya

Ia mengatakan, selain persoalan tersebut, Kemendagri membahas hal lain bersama Heru Budi. Jajarannya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal merampingkan data penduduk Ibu Kota.

"Kita akan melakukan pemadatan data, misalnya yang akan menerima bantuan sosial dari DKI tetapi punya tanah, punya mobil, punya motor kemudian punya saham. Itu nanti kita akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadatan data," ungkapnya.

"Ini pada prinsipnya dukcapil dari Kemendagri, mendukung program secara penuh untuk melakukan akurasi data dalam rangka mendukung program bapak gubernur secara penuh, untuk melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DKI dan dalam rangka pelayanan publik," pungkasnya.