Janggal, Lelang Pembangunan UPPPD Kramat Jati dan UPPPD Pasar Rebo Disorot

RN - CERI (Center of Energy and Recources Indonesia) soroti proyek tender pembangunan gedung UPPPD (Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah) Kramat Jati dan UPPPD Pasar Rebo, Jakarta Timur, terkait kejanggalan pemenang lelang proyek tender tersebut.

Begitu dikatakan, Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman dalam rilis yang diterima wartawan, melihat banyak kejanggalan dalam penilaian dan pemilihan pemenang Paket tersebut diatas, Jum’at (24/3) pagi.

Kejanggalan tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian :

1. PT.ANGGADITA TEGUH PUTRA – menawar sebesar Rp. 30.826.694.504,00

2. PT.PERMATA DWILESTARI – menawar sebesar
Rp. 30.826.694.504,00

Terlihat angka kumulatif nyata harga penawaran nomer 1 dengan nomer 2 sama persis, bahkan sampai titik koma. Dalam hal ini kuat indikasi ada dugaan persekongkolan apalagi paket tersebut dimenangkan PT. Permata Dwilestari.

“Jika panitia tender fair, seharusnya tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data LPSE DKI Jakarta, laman lpse.jakarta.go.id, kode tender 56476127″ kata Yusri Usman

“Anehnya lagi panitia malah memenangkan PT Permata Dwilestari yang menawar Rp 30.826.694.504,00 lebih mahal Rp 600.000 dari PT Gopma Parulian Perkasa”.

Usman menilai, diduga kuat ada modus memenangkan harga yang lebih mahal, bahkan yang menarik perhatian adalah harga penawaran PT DP dengan PT.ATP dan PT RPD sama persis 100 % angkanya Rp 30.826.694.504,00, terkesan kental dibuat oleh orang yang sama.

“Padahal, tender itu pada prinsipnya memilih perusahaan yang nilai tekhnis terbaik dengan jadwal penyelesian tepat waktu, serta harga termurah. Jelas harus yang menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. Bukan malah menguntungkan sejumlah pihak lainnya,” tegasnya.

Jadi lanjut Yusri, jika pantia tender tetap ngotot memenangkan penawar yang lebih mahal, kami akan laporan resmi proses tender ini ke BPK RI, BPKP dan penegak hukum untuk ditelisik.

Dijelaskan bahwa berdasarkan informasi dari laman LPSE Provinsi DKI di website lpse.jakarta.go.id, proyek ini digagas Badan Pendapat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus sebagai satuan kerja, saat ini tahapan sanggah dan akan berakhir hari ini 24 Maret 2023.