Ngeri, Sri Mulyani Tuding Bansos Jadi Alat Politisasi

RN - Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyulut emosi Kementerian Sosial (Kemensos). Sri menyebut kalau bantuan sosial alias bansos jadi alat politisasi. 

Diketahui, dana bansos di Kemensos yakni Rp470 triliun pada anggaran tahun 2023. Setidaknya ada 7 bansos yang akan diberikan pemerintah

Seperti diberitakan, Sri Mulyani menyebut adanya dugaan politisasi bantuan sosial alias bansos. Manipulasi itu diduga memainkan data orang miskin.

BERITA TERKAIT :
Fokus Sejahterakan Umat, BAZNAS RI Teken MoU Dengan Kemensos

---

Gubernur Jawa Timur, Risma Bisa Salip Khofifah

---

Bansos digunakan untuk kepentingan politik. Apalagi saat ini sedang musim caleg dan jelang pemilihan kepala daerah alias pilkada. 

Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit membantah tudingan Sri Mulyani.

Don mendesak Sri Mulyani bisa menunjuk langsung siapa pihak yang dimaksud.

“Pertama, siapapun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung (pelakunya). Jangan insinuasi (menyindir),” kata Don kepada awak media di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Dia mengatakan, dengan adanya tudingan yang disertai penunjukkan langsung pihak terkait, bisa diperbaiki oleh Kemensos. 

Menurut dia, apa yang bisa dilakukan banyak pihak sejauh ini harus berdasarkan data dan angka yang ada.

Apalagi, saat penunjukkan yang terkesan abu-abu bisa menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Menurut Don, Kemensos sejauh ini dalam memperbaiki data bansos juga telah melakukan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemda) di banyak lokasi.

Berdasarkan kerja sama dengan pemda itu, dia menyebut sudah ada perbaikan terhadap 34.751.911 data bansos. Langkah itu, dia klaim dimaksimalkan dengan filtrasi data bansos.

“Kami juga punya filternya dan terakhir seperti itu. Jadi saran saya adalah kalo memang bu Menkeu atau siapapun itu memang punya datanya, tunjuk aja,” ujar dia. 

Don menambahkan, dari penyaluran bansos, Kemensos sudah menyerahkan 98,64 persen kepada para penerima di kuartal I 2023. Sedangkan bansos yang telah ditransaksikan, mencapai 95 persen.

Dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Sri Mulyani, menyampaikan adanya praktik manipulasi bansos oleh pemda tertentu demi kepentingan politik. Menurut dia, Pemda terkait hanya menyasar keluarga dengan status miskin kepada pemilihnya.

Dia menjelaskan, hal itu menjadi pertimbangan lebih jauh atau dilema pemerintah dalam menyalurkan bansos. Menurut dia, manipulasi itu menjadi masalah sulit sejauh ini.

Sri Mulyani pernah menyebut pemerintah menyiapkan dana Rp470 triliun untuk bansos pada 2023. Ada 7 bansos yang akan diberikan pemerintah. 

Beberapa bansos yang telah disalurkan pada 2022, akan tetap dilanjutkan sebagai program bansos di 2023 seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Indonesia Pintar. Bansos ini pun bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat kelas bawah. 

Selain itu, bantuan ini merupakan program unggulan dari Pemerintah Indonesia yang diselenggarakan untuk menunjang perekonomian dan tentunya menambah daya beli masyarakat kelas bawah. Pada tahun 2022, pemerintah telah melaksanakan beberapa bansos mulai BSU, BPNT PPKM dan BST.