Orang DKI Sok Gaya Tapi Duit Pinjol, DPRD Semprot Anak Buah Pj Gubernur HBH

RN - Orang Jakarta banyak yang keseret pinjaman online (pinjol). Tragisnya duit pinjol itu untuk keperluan membeli ponsel dan gaya hidup lainnya.

Anggota DPRD meminta Pemprov DKI mengatasi masalah utang warga ke layanan fintech lending atau pinjaman online (pinjol) yang nilainya menembus Rp 10,3 triliun. Sikap Pemprov DKI dipertanyakan.

DPRD juga mendesak para anak buah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono atau dinas yang mengurusi kesejahteraan rakyat seperti UMKM, Biro Ekonomi hingga Dinas Sosial tidak diam.

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

"Total utangnya ini fantastis, Rp 10,35 triliun akumulasinya. Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta, hampir setengah APBD Jawa Tengah," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin saat rapat bersama di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI, Jajarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan data yang didapatkannya, utang itu merupakan akumulasi pinjaman dari 2,38 juta akun warga DKI Jakarta. Menurutnya, isu pinjol warga Jakarta tidak dapat dianggap enteng oleh Pemprov DKI.

"Misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah satu juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira. Saya mempertanyakan, ini dibahas nggak dalam pembahasan ekonomi kita?" lanjutnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI M Taufik Zulkifli menilai masalah utang pinjol warga perlu dibahas lebih lanjut oleh Pemprov DKI. Dia berharap permasalahan pinjol yang menjerat warga Jakarta bisa terselesaikan.

"Ini bagaimana upaya dari ibu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan OPD yang berkaitan dengan perekonomian ini untuk membasmi hal tersebut?" ucap Taufik.

Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati merespons pertanyaan anggota dewan itu. Sri mengimbau masyarakat tidak menggunakan pinjol jika pendapatan sudah cukup.

"Tentu secara teori, jika pendapatannya sudah cukup tentu mereka tidak perlu melakukan pinjaman," kata Sri pada wartawan di kantor DPRD DKI.

Sri mengatakan di DKI Jakarta sudah ada tim percepatan akses keuangan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia pun meminta masyarakat mengetahui risiko yang mereka hadapi melalui pinjol.

"Bicara sosialisasi, terkait dengan bagaimana literasi keuangan di masyarakat betul-betul bisa ditingkatkan. Bersama dengan OJK dan tim percepatan akses keuangan daerah juga terus kita lakukan termasuk juga bagaimana upaya kita dalam meningkatkan pendapatan di masyarakat," ujar dia.