Minggu,  19 May 2024

Gratifikasi Idul Fitri

Warning KPK Untuk Pejabat, BUMN & BUMD, Yang Terima Bingkisan Lebaran Bisa Dipenjara

RN/NS
Warning KPK Untuk Pejabat, BUMN & BUMD, Yang Terima Bingkisan Lebaran Bisa Dipenjara
Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan warning. Dari Gedung Merah Putih, Kuningan, KPK meminta para pejabat tidak menerima parcel (bingkisan) atau gratifikasi. 

Selain pejabat kementerian dan pemerintah daerah, KPK juga mewarning para direksi di BUMN hingga BUMD. 

KPK mengingatkan para pejabat maupun pegawai negeri untuk menolak gratifikasi di Hari Raya Idulfitri 2024. Termasuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

BERITA TERKAIT :
Foya-Foya KPU Bak Don Juan, Dari Naik Jet Pribadi & Dugem Hingga Rapat Sana-Sini  
Sekjen DPR (Indra) Bolak-Balik Diperiksa KPK, Dugaan Cawe-Cawe Vandor Di Parlemen?

Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

"Hal ini dituangkan dalam Surat Imbauan KPK nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya," kata Ipi kepada wartawan, Selasa (26/3).

Melalui surat tersebut, KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idulfitri 2024.

"Imbauan ini sekaligus sebagai penegasan kembali atas Surat Edaran (SE) KPK 6/2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya," terang Ipi.

Ipi menjelaskan, permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi, merupakan perbuatan yang dilarang.

Sebab, kata Ipi, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

"KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," tutur Ipi.

Selain itu, pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

Di sisi lain, pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya.

"Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang," jelas Ipi.

Namun demikian, lanjut Ipi, jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.