ASN Jakarta Banyak Yang Kecanduan Judi Online, Pak Heru Gimana Nih? 

RN - Judi online bukan hanya menyasar ke anak muda, TNI dan Polri. Tapi, penikmat judi juga terjadi pada ASN atau PNS di Pemprov DKI Jakarta. 

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH diminta berindak untuk membasmi kecanduan judi online di kalangan ASN. "Banyak mas yang main judi slot," ungkap ASN di Blok F yang namanya enggan disebutkan, Sabtu (15/6). 

Di kantor Wali Kota Jakpus juga banyak ASN yang terpapar judi. "Saya main iseng aja. Cuma 100 ribu, kalau kalah ya sudah," ungkap ASN yang namanya takut jika ditulis. 

BERITA TERKAIT :
Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat

---

Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru

---

ASN itu melanjutkan, ASN biasanya main judi saat jam santai kantor. "Pas istirahat atau pas gak ada kerjaan. Kalau di rumah ketahun istri dong," ungkapnya. 

Menurutnya banyak juga ASN yang kecanduan dan terlilit utang. "Utang ke pinjol dan keteman-teman buat judi banyak itu ASN," bebernya.

Ternyata transaksi dan hasil perputaran uang dari judi online mengalir ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan hal ini terjadi karena mayoritas bandar utama aktivitas gelap tersebut berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. 

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, Indonesia ternyata hanya menjadi pasar judi online. Pasalnya, banyak cuan yang diperoleh para bandar lokal ternyata disalurkan ke bandar utama di luar negeri. Jika diakumulasi, jumlahnya sekitar Rp 5 triliun.

"Transaksi mencurigakan itu kami sampaikan analisisnya kepada penyidik. Bagaimana kita tahu? Ya itu memang mekanismenya kita sudah tahu bagaimana pelaku, kemudian pelaku dikirim ke bandar kecil, dari bandar kecil ke bandar besar, kemudian bandar besar ke luar negeri, dari angka ini ternyata banyak juga uang judol dilarikan ke luar negeri dan nilainya di atas Rp 5 triliun lebih. Jadi seperti itu kita melakukan identifikasi," kata Natsir dalam agenda diskusi daring 'Mati Melarat Karena Judi', Sabtu (15/6/2024).

Beberapa negara yang menjadi lokasi aliran dana judi online itu pun terletak di Asia Tenggara. Di antaranya, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Natsir kemudian menjelaskan pihaknya PPATK saat ini sudah memblokir sekitar 5 ribu rekening masyarakat Indonesia yang terindikasi judi online.

Adapun berdasarkan perkiraan sementara, terdapat sekitar 3,2 juta pemain judi online yang berasal dari berbagai latar belakang seperti pelajar mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

"5 ribu rekening lebih. Nilainya angkanya lupa. Tapi kalau akumulasi sejak sampai kuartal I 2024 itu sudah mencapai Rp 600 triliun perputaran. Akumulasi," sambungnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong. Ia mengatakan berdasarkan hasil pendalaman Kominfo, mayoritas server utama judi online berada di luar negeri.

"Hasil identifikasi kami server ujungnya ini kebanyakan di luar negeri. Termasuk juga aliran dana seperti disampaikan bang Natsir, itu banyak yang di luar negeri, di negara-negara Asia Tenggara," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas pemberantasan judi online dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Masa kerja Satgas Judi Online itu sampai dengan Desember 2024. Keppres itu bernomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan penunjukan dilakukan melalui keputusan presiden yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Satgas Judi Online dinakhodai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

"Sebelum ke sini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK," kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).

Sementara Budi Arie ditunjuk sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan. Serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum.

Budi menyebut pembentukan Satgas Judi Online sebagai bentuk perhatian khusus pemerintahan kepada kasus praktik ilegal yang sudah memakan banyak nyawa itu.

Pemerintah pun menurutnya membuka peluang untuk mengungkap kaitan judi online dengan pinjaman online ilegal. Dia merujuk temuan PPATK soal hal tersebut.

"Judol sama pinjol ilegal ini adik-kakak, saudara kandung ini. Nanti kita pokoknya ini memastikan pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif," ujarnya.