.png)
RN - Agar tepat sasaran dan bermanfaat buat rakyat, DPRD Kota Bekasi melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) itu untuk mendetailkan bidang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi yang juga Anggota Komisi I DPRD, Sardi Efendi mengatakan bahwa penggodokan Raperda RPJPD sudah expos dan pembahasan.
"Cuma memang kita perlu mendetailkan setiap bidang di Pemerintahan Daerah dan juga aspek Pendidikan dan Kesehatan. RPJPD Kota Bekasi ini kemana? Supaya jangan sampai arahnya tidak jelas," tegasnya.
BERITA TERKAIT :Agar Berjalan Baik, DPRD Kota Bekasi Siap Kawal PPBD Online
"Kita ingin DPRD yang tergabung dalam Pansus 50 itu memperjelas arah RPJPD Kota Bekasi, visinya apa. Jangan sampai besok Wali Kota terpilih hasil Pilkada tidak mampu memayungi seluruh keinginan masyarakat Kota Bekasi," terang Sardi kepada radarnonstop co saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (11/7/2024).
Memasuki era digital (4.0), kata Sardi, jadi jika konsep RPJPD Kota Bekasi ingin memasuki era pendekatan teknologi (digital). "Inikan biayanya mahal dan mampu gak APBD menyiapkan perangkat-perangkat digitalisasi setiap pelayanan di Kota Bekasi dari mulai kecamatan dan kelurahan supaya masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan secara online," terang Sardi.
"Jadi, jangan Kota Bekasi ini dibangun dengan konsep Smart City tapi perangkat-perangkatnya tidak ada yang Smart City," ujarnya.
Disinggung soal kemaksimalan pelayanan di Kota Bekasi, Sardi menjelaskan beberapa aspek Pelayanan itu ada Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kependudukan, Perizinan. "Kita liat mana yang belum maksimal. Misalnya Sosial, masih tingginya angka Pengangguran dan kita cek data Kartu Kuning pencari kerja (Pencaker). Lalu seperti update data DTKS (Data Terpadu Dinas Sosial) itu datanya update gak selama ini. Banyak orang yang tidak mampu namun tidak dapat data DTKS," bebernya.
"Apalagi DTKS ini masuk dalam Syarat PPDB Online. Untuk Kesehatan, seperti pelayanan di Puskesmas, itu cuma dua, pertama durasi waktu buka jam berapa tutup jam berap. Kedua tentang ketersediaan obat. Jangan sampai ada Puskesmas yang obatnya habis, obat yang diberikan gak banyak, lalu waktunya singkat. Padahal masyarakat membutuhkan untuk berobat padahal masyarakat dengan KTP saja bisa berobat dan APBD ada menganggarkannya," terang Sardi.
Pendidikan
Memasuki masa penerimaan siswa didik baru pada PPDB Online Tahun Ajaran 2024 dimana Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wali di Pilkada 2024.
Sardi yang merupakan mantan Ketua Komisi IV tersebut mengatakan semua Aparat ASN sesuai arahan Kemendagri dan Pj Wali Kota harus mundur jika ingin maju di Pilkada dan segera deklarasikan sebagai Calon Kandidat di Pilkada Kota Bekasi bukan lagi sebagai Kepala Dinas atau Aparatur Sipil Negara.
"PPDB Online 2024 inikan sudah berjalan, dan banyak masyarakat yang mendaftar ulang, baik di Sekolah Negeri juga Swasta. Artinya PPDB Online ini sudah berjalan sebagai mana mestinya yang sesuai Aturan Juknas-juknisnya.
Disinggung soal total Sekolah Negeri yang ada di Kota Bekasi saat ini, Sardi menjelaskan untuk daya tampung itu tidak akan cukup, kalau misalnya estimasi kelulusan SD sekitar 13 ribu lebih daya tampung SMPN itu separuhnya.
Artinya masih banyak siswa yang tidak dapat masuk ke Sekolah Negeri karena Animo masyarakat banyak yang ingin anaknya masuk ke Sekolah Negeri dengan asumsi biayanya sedikit murah kemudian di Subsidi Negara.
"Kita juga ingin Pemerintah Daerah menghapuskan Dikotomi Pendidikan Negeri dan Swasta supaya Sekolah Swasta ini juga mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Dan untuk Sekolah Negeri yang ada di Kota Bekasi saat ini belum merata di 56 Kelurahan yang ada di Kota Bekasi seperti Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Jatisari/Jatirasa," ucap Sardi.
"Semoga di tahun 2025 nanti Pemerintah Daerah fokus pada Pembangunan gedung Sekolah SD dan SMP Negeri itu. Sekaligus merenovasi Sekolah Negeri yang ada ada yang mana kondisinya saat ini perihatin, seperti bocor, gedung yang terlihat kusam, atapnya hancur, ruang kelas tidak layak," ungkap Sardi.(Adv.Setwan)
