.png)
RN - Ribuan sopir berteriak. Komando aksi di atas mobil pick up berorasi dengan pengeras suara di depan kantor Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (HBH).
Sopir yang tergabung di Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) mengkritik Direksi Transjakarta yang diduga diskriminasi terhadap beberapa operator mitra program JakLingko. "Mana Heru, mana Heru, keluar woi," teriak para pendemo.
Walau demo berjalan damai tapi ruas jalan macet karena para sopir memakirkan mobilnya di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus. Para sopir juga menuding nama Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.
BERITA TERKAIT :Gubernur Baru Jakarta Dapat Anggaran Rp 91 Triliun
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah
Taufik Azhar adalah politisi Golkar. Dia juga masuk dalam daftar pimpinan Koperasi Wahana Kalpika (KWK). FKLB juga mendesak agar HBH mencopot jajaran Direksi Transjakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni menyatakan FKLB akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika Pj gubernur tak mengindahkan ultimatum tersebut.
FKLB menuding Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
Rahmadoni menyebutkan Koperasi Wahana Kalpika dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.
"Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," tuturnya.
Kepada wartawan, HBH yang enggan menemui pendemo mengaku sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk menyelesaikan masalah. Syafrin membantah tuduhan bahwa Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko.
"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin.
"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen. Ini yang tentu akan diselaraskan oleh teman-teman dari Transjakarta," imbuhnya.
Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah menyebut aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
"Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul dalam keterangannya.
Ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh sopir Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil dan menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.
Lalu, mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
