.png)
RN - Pramono Anung dan Rano Karno bakal dilantik pada Kamis (20/2). Kepastian pelantikan itu setelah Prabowo Subainto meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2025.
Di Jakarta, ada oknum relawan yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Pram-Doel keliling ke BUMD dan pejabat Jakarta. Oknum tersebut meminta kerjasama dan sejumlah uang.
"Katanya buat acara pelantikan untuk arak-arakan," ucap seorang pejabat Jakarta yang namanya enggan disebutkan, Minggu (16/2).
BERITA TERKAIT :ASN Jakarta Dilarang Rapat Di Hotel, BUMD JXB Bakal Kalang Kabut Dan Siap-Siap Tekor
Oknum itu kata si pejabat adalah pemain lama yang hilir mudik di Balai Kota. "Dia sering klaim kiri kanan," keluhnya.
"Kalau di BUMD biasalah minta jabatan. Dia kan memang pemburu jabatan," ungkap salah satu pejabat Pemprov Jakarta lainnya.
Soal arak-arakan dibantah oleh Wakil gubernur terpilih Jakarta Rano Karno. Dia mengatakan, pelantikan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, ia bersama Pramono akan bergegas ke Balai Kota Jakarta untuk melakukan serah terima jabatan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.
"Pak Gubernur sudah bilang kami tak perlu arak-arakan. Mungkin setelah pelantikan di Istana, kami ke Balai Kota sertijab, setelah itu paripurna di DPRD. Enggak perlu ada arak-arakan," kata Rano, yang juga akrab dipanggil Bang Doel itu, Ahad (16/2/2025).
Ia mengatakan, pihaknya akan langsung bekerja pada hari pertama bekerja. Ia bersama Pramono mengaku akan langsung memanggil seluru satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan arahan. "Hari pertama tentu kita akan bekerja. Tentu kami akan panggil semua SKPD supaya kita paham," kata dia.
Bang Doel mengungkapkan, pihaknya juga telah membentuk tim transisi untuk melakukan persiapan jelang pelantikan. Menurut dia, tim transisi itu sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta agar seluruh jajaran paham tugas yang akan dilakukan setelah dirinya dilantik.
"Jadi, semua kedinasan sudah paham maksud dan tujuan Pak Gubernur dan saya apa, 100 hari kerja apa, kalau mereka tidak bisa mengikuti, kita tinggal, lihat evaluasi selanjutnya," ujar dia.
