Jumat,  22 November 2024

Fraksi PKS DPR Tegaskan Komitmen Perjuangkan Rakyat dan Umat

ERY
Fraksi PKS DPR Tegaskan Komitmen Perjuangkan Rakyat dan Umat
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini

RADAR NONSTOP – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyelenggarakan Halal Bi Halal Kebangsaan dengan mengundang sejumlah pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Kantor Fraksi PKS Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (9/7).

Hadir pada acara ini jajaran pimpinan PKS, yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman yang memberikan arahan dan sambutan, beserta jajaran DPTP PKS serta seluruh Anggota DPR Fraksi PKS beserta staf.

Sementara dari ormas terundang pimpinan/pengurus NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Dewan Dakwah, Persis, PUI, Al Wasliyah, Assyafiiyah, dan lain-lain.

BERITA TERKAIT :
TGB Zainul Majdi Mundur Dari Perindo, Mau Pindah Ke Parpol Mana Lagi?
Ide Ngaco DPR, Pilkades Wajib Dapat Dukungan Partai 

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan ormas dan tokoh masyarakat.

Tujuannya, untuk mendengar nasihat sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan umat.

"Halal bi Halal ini tradisi yang baik di Indonesia. Tujuannya untuk mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan komponen bangsa. Bagi Fraksi PKS DPR ini penting karena mandat Fraksi PKS datang dari rakyat dan umat, sehingga kepada mereka lah PKS akan berpihak dan berkhidmat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Jazuli Juwaini mewakili keluarga besar Fraksi PKS mengucapkan syukur dan terima kasih atas kenaikan suara elektoral dan kursi PKS di DPR pada Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan dukungan dan kepercayaan rakyat dan umat kepada PKS.

Untuk itu, lanjut Anggota Komisi I ini, Fraksi PKS DPR ingin membangun konsolidasi yang kuat dengan rakyat dan umat. Caranya, dengan menjadikan DPR sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang (check and balances) yang kuat dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.