Importir Hortikultura Diminta Selesaikan Wajib Tanam Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi, meminta importir segera menyelesaikan kewajiban tanam bawang putih. Penerima rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) 2017 diberi tenggat hingga akhir 2018 untuk merampungkan tanggung jawabnya.

“Jangan dikira pemerintah tidak memantau perkembangan wajib tanam. Bersama dengan Satgas Pangan dan instansi terkait, kami akan pantau terus realisasi komitmen tanam importir," ujarnya saat rapat bersama importir yang belum hingga baru 25 persen melaksanakan wajib tanam di Aula Ditjen Hortikultura, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Kementan, kata Suwandi, mengedepankan cara persuasif agar importir melaksanakan kewajibannya. Namun, apabila mangkir setelah dua kali diundang koordinasi, pihaknya takkan lagi melibatkan perusahaan tersebut.

"Selanjutnya, tunggu saja saatnya nanti importir tersebut pasti akan diundang oleh ‘pihak lain’,” imbuh dia mengingatkan. Rapat itu diikuti Dinas Pertanian dari 78 kabupaten/kota yang mendapat alokasi APBN 2018, Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) dari enam provinsi, penangkar, serta penyedia benih.

Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai masalah lahan budi daya bawang putih. Kata Suwandi, hal itu bukan kendala berarti. Alasannya, ada 725 ribu hektare potensi lahan di 51 daerah, sebagaimana hasil pemetaan Balai Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pada kesempatan sama, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura, Prihasto Setyanto, menyinggung keterbatasan benih lokal. Merespons masalah ini, pemerintah merekomendasikan benih impor jenis Great Black Leaf (GBL) asal Taiwan.

“Petugas Dinas dan teman-teman importir, saya imbau tidak perlu ragu dengan benih impor Taiwan, karena sudah terbukti adaptif, tumbuh dengan baik di beberapa tempat seperti Tegal, Temanggung, dan Magelang. Produksinya bisa mencapai 10 ton per hektare dengan umur tanam 143 hari, tidak terlampau jauh dari benih lokal," bebernya.