Tim Investigasi Jari 98: Informasi Terpercaya Itu Dari Pemerintah

RADAR NONSTOP - Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98 meminta masyarakat tidak percaya, apalagi sampai terhasut berbagai macam informasi yang beredar luas di media sosial.

Saat ini, berbagai informasi hoax atau palsu banyak diedarkan oleh kelompok - kelompok tertentu untuk menciptkan suasana panas dan keresahan di tengah - tengah masyarakat. 

Informasi hoax itu biasanya disebarkan di lini massa media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan lain - lain berupa video, teks, gambar dan karikatur.

BERITA TERKAIT :
Kapal China Cari Ribut, Masuk Laut Natuna Utara Lalu Diusir Bakamla

---

China Vs Taiwan Panas Lagi, Kalau Perang Ngeri Juga 

---

“Untuk itu, masyarakat jangan mudah terhasut dan percaya dengan informasi - informasi yang disebar tersebut. Agar tidak tersesat, carilah informasi dari sumber resminya,” ujar Ketua Tim Investigasi Jari 98, Prayoga Adjie Baskara kepada radarnonstop.co, Selasa (17/3/2020).

Selanjutnya Prayoga menegaskan, agar tidak gamang dan tersesat dengan banyaknya informasi yang beredar, masyarakat harus punya pegangan.

“Jadi informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan itu adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah, kepolisian dan instansi resmi lainnya. Di luar itu mayoritas hoax,” ujar Prayoga.

“Informasi yang didapat dari media sosial, seringkali dipelintir dan dipolitisasi alias digoreng sana - sini. Jadi jangan percaya dengan informasi yang disebarkan di media sosial oleh para buzzer,” tegas Prayoga

Selanjutnya Prayoga mengatakan, Jari 98 memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kapolda Sultra berserta jajarannya yang dengan sigap telah memberikan klarifikasi terkait informasi - informasi yang beredar luas dan cenderung menyesatkan di media sosial terkait video berdurasi 58 detik yang merekam kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA asal China).

Video tersebut direkam melalui ponsel milik Harjono (38), seorang sopir taksi saat menunggu penumpang di pintu keluar bandara.

Terhadap video itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Brigjen Polisi Merdisyam mengingatkan agar masyarakat tidak mengunggah sembarangan di media sosial.

"Jangan sembarang meng-upload karena bisa membuat resah masyarakat," kata Merdisyam, Senin (16/3/2020).

Ia mengatakan pihak yang menyebar video meresahkan bisa dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kapolda menyebut 49 TKA China yang baru tiba di Bandara Haluoleo merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Ia mengatakan para TKA ini dari Jakarta untuk memperpanjang visa yang telah habis menyusul larangan keluar masuknya TKA.

Ia juga mengatakan para TKA bukan datang dari negeri asalnya, China.

"TKA itu, baru saja datang dari Jakarta untuk mengurus izin kerja dan perpanjangan kontrak dan kembali ke Morosi untuk kembali bekerja," katanya.

Menurutnya, para TKA ini sudah melengkapi surat keterangan dari karantina kesehatan dan perizinan dari Imigrasi pusat sebelum kembali ke Kendari.

Namun, pernyataan Kapolda Sultra ini dikoreksi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra Sofyan. Menurutnya, ke-49 itu berasal dari China dan merupakan pekerja baru yang masuk di Sultra.

Sofyan menjelaskan mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan akan bekerja di pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi, Kabupaten Konawe.

Sofyan menyebut rombongan TKA ini diketahui sempat berada di Thailand berdasarkan cap tanda masuk dari Imigrasi di Thailand yang tertera pada paspor. “Mereka tiba di Thailand pada 29 Februari 2020," katanya.

Setelah masuk di Thailand, mereka menjalani karantina mulai 29 Februari hingga 15 Maret 2020. Selanjutnya mendapatkan sertifikat atau surat sehat pemerintah Thailand.

Surat sertifikat kesehatan tersebut, kata Sofyan, sudah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di Bangkok.

Setelah itu, rombongan diterbangkan ke Indonesia pada 15 Maret 2020 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta dan menerbitkan surat rekomendasi kartu kewaspadaan pada setiap orang.

"Petugas Imigrasi Soekarno Hatta telah memberi ijin masuk pada 15 Maret 2020 sesuai tertera pada paspor mereka. Setelah warga Tiongkok memperlihatkan surat rekomendasi dari KKP diperbolehkan masuk. Jadi kalau tidak ada surat rekomendasi tidak dizinkan masuk," katanya.

Sofyan berdalih, pihaknya tidak berhak melakukan karantina terhadap TKA yang masuk. “Yang berhak itu KKP. Mereka ini hanya mendapatkan rekomendasi dari KKP," jelasnya.

Kemudian, rombongan diterbangkan ke Kendari pada hari yang sama dan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada pukul 20.00 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

"Ke-49 warga Tiongkok ini memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku. Perlu diketahui bagi warga negara asing yang datang wajib menjalani pemeriksaan, melakukan karantina Imigrasi dan Bea Cukai. Jika mereka dinyatakan layak, baru diperbolehkan masuk di Indonesia," katanya.

Protes terhadap pernyataan Kapolda Sultra kemudian ramai di media sosial. Di Twitter, tagar #copotkapoldasultra menjadi trending topic di Indonesia hingga pukul 13.15 WITa, Selasa 17 Maret 2020.

Terkait beda pendapat ini, Prayoga mengatakan, perbedaan adalah suatu rahmat dan jangan dijadikan landasan buat memecah belah.

“Beda pendapat itu lumrah dan wajar bagi orang - orang yang berpikir rasional. Tapi bagi para buzzer dan provokator, perbedaan itu menjadi amunisi untuk memecah belah dan membuat keresahan,” pungkas Prayoga.