Waspada Kutu Loncat Berbalut Suara Rakyat, FORKIM: Kota Bekasi Darurat Prostitusi Politik

RN - Beragam cara dilakukan oleh para politikus dalam memenuhi hasrat baik individual maupun untuk kelompok dengan berbalut suara rakyat.

Bahkan ada yang menjadi kutu loncat, ada pula menjual idealismenya melalui sistem burgaining, sehingga banyak kalangan mengibaratkan sebagai prostitusi politik dalam perhelatan setiap pemilu.

Seperti penuturan Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda Bekasi (FORKIM), Mulyadi, bahwa Kota Bekasi darurat Prostitusi atau "Pelacuran" Politik.

BERITA TERKAIT :
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional

---

Ajang Debat Kandidat, Forkim: Statement Herkos Penuh Emosional dan Sentimentil

---

"Bargaining ini multiwajah, plastis serentak egnimatik, tersingkap sekaligus tersembunyi, menarik serentak dikutuk, dinikmati sekaligus diperangi. Nah, di Kota Bekasi sendiri para "Pelacur" Politik sedang bergentayangan," tegas Mulyadi kepada radarnonstop.co, Kamis (16/6/2022).

Mulyadi menyebut, mereka akan menghalalkan segala macam cara demi citra politis di mata Rakyat.

"Dalam atraksi politik para Wakil Rakyat berteriak demi Rakyat untuk membungkus demi kepentingan Partai,"sebutnya.

Belum lagi kata Mulyadi, perlu diwaspadai Partai Politik Bunglon, dimana secara licik dan masif memainkan peran berganti kulit sesuai animo dan suhu politik yang berkembang. 

"Tanpa beban mereka memainkan peran antagonis sekaligus peran protagonis terhadap Pemerintahan dan terhadap rakyat yang mereka klaim aspirasinya diwakili," ungkapnya.

"Mereka akan diam terhadap kekuasaan yang korup, kebijakan yang keliru demi pengamanan karier politik atau Jabatan. Jangan berharap suara-suara kritis lahir dari tubuh birokrasi. Mereka membiarkan nuraninya tenggelam, suara kritisnya dibungkam demi sesuap nasi. Karena kritis identik dengan oposisi sehingga harus didepak," sambungnya.

Yang paling mengerikan lanjut Mulyadi, panggung money politic. Dimana para politisi menebarkan uang tunai ke tengah masyarakat demi keterpilihan. 

"Ongkos politilk yang tinggi selalu menjadi alibi pembenaran maraknya politik uang setiap perhelatan Pemilu. Sehingga yang bisa bertarung di panggung politik selalu identik dengan sokongan modal," ujarnya.

Mulyadi menyatakan, masih banyak gejala pelacuran politik yang bisa dideretkan di Pemerintahan Kota Bekasi. 

"Rakyat akan melihat mana yang sesungguhnya negarawan sejati dan mana yang hanya kumpulan pelacur-pelacur politik ketika mereka telah berkiprah," paparnya seraya mengakhiri.